BANYUWANGI SELATAN,PERHUTANI (27/2/2026) I – Dalam rangka melihat secara langsung eksisting di lapangan rencana Batalyon Teritorial Pembangunan (YonTP), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Tim YonTP Kemenhan gandeng Perhutani Banyuwangi Selatan, Kodim 0825 Banyuwani, Pemkab. Banyuwangi dan Forkopimka Purwoharjo gelar tinjau lapang bersama guna memastikan kondisi dan situasi eksisting dilapangan yang berada pada kawasan hutan petak 72 RPH Karetan BKPH Karetan KPH Banyuwangi Selatan Desa Glagahagung Kec. Purwoharjo Banyuwangi pada kamis (26/2).
Pada Kesepatan tersebut Ketua Tim Program YonTP dari Kemenhan Kolonel A. Wisnu saat dilokasi menyampaikan terima kasih pada Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Kodim 0825, Pemkab. Banyuwangi, Forkopimka Purwoharjo atas sinergi, kerjasama dan dukungannya pada program Batalyon Teritorial Pembangunan (YonTP) dari Pemerintah Presiden Prabowo dengan pendampingan giat survey/tinjau lapang bersama guna memastikan eksisting lapangan termasuk kondisi, situasi area dan sekitar kawasan hutan maupun status tanah hal ini dimaksudkan untuk kelengkapan dokumen permohonan PPKH ke Menhut dan proses selanjutnya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama dikemudian hari serta untuk tetap jaga kondisifitas masyarakat sekitar. Dan kami tegaskan bahwa YonTP adalah merupakan bagian integral dari upaya untuk mensukseskan PSN, khususnya bidang ketahanan pangan, Pertahanan bangsa dan pembangunan infrastruktur daerah, maka dari itu perlu kita lakukan tinjaul lapang bersama terkait data dan eksisting sebelum kita sampaikan permohonan ke Kemenhut untuk proses persetujuan PKH dari Menhut.
Masih Kol. Wisnu menambahkan pihaknya sependapat dan komitmen untuk percepatan dalam prosesnya akan mematuhi ketentuan dengan berpedoman dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yang dalam pelaksanaannya kita harus bersinergi baik dari Pemkab. Banyuwangi, Kodim, Perhutani, dan pihak terkait lainnya, serta pihaknya menginformasikan rencana pelaksaannya dilakukan mulai bulan April mendatang dan berharap PPKH nya dari Menhut sudah terbit dan dapat melakukan pemuhuna kewajiban lainnya, harapnya.
Selanjutnya Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hadmojo melalui KSS HAK dan Komper Didik Nurcahyo menyampaikan dukungannya pada PSN YonTP pada Kawasan hutan di wilayah Perum Perhutani di Kab. Banyuwangi yang diawali dengan Rapem dan tinjau lapang bersama dalam rangka memastikan eksisting lapangan termasuk kondisi, situasi area dan sekitar kawasan hutan maupun status tanah hal ini dimaksudkan untuk kelengkapan dokumen permohonan PPKH ke Menhut dan proses selanjutnya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama dikemudian hari. Dan perlu kami sampaikan bahwa lokasi area yang dimohon untuk pembangunan YonTP adalam merupakan Kawasan Hutan Negara dalam wilayah kerja Perum Perhutani pada KPH Banyuwangi Selatan di petak 72 RPH Karetan BKPH karetan, dan Giat Yon TP pada kawasan hutan merupakan bentuk penggunaan kawasan hutan yang diperlukan Pesetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dari Menhut, prinsipnya kami mendukung YonTP pada kawasan hutan yang dalam prosesnya dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan harapan nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama, jadi keputusan persetujuan berada pada Menhut, terang Didik.
Lanjut Didik menambahkan kami berharap dalam prosesnya nanti dilapangan untuk dapatnya dipastikan kondisifitas keamanan masyarakat dengan diawali pembinaan, sosialisasi pada masyarakat sekitar hutan untuk penguatan daya dukung dan kelancaran program YonTP dengan fasilitasi Kodim 0825 Banyuwangi, Pemkab, Perrhutani Forkopimka Purwoharjo kepada Pemdes, LMDH dan tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat tani hutan agar tercipta adanya kondusifitas masyarakat sekitar hutan dan terjaganya hutan aman lestari masyarakat sejahtera, paparnya.
Sementara dari Forkopimka Purwoharjo yang terdiri dari Camat Purwoharjo Subhan didamping Kapolsek dan Danramil yang turut serta dalam pendampingan survey/tinjau lapang bersama menyampaikan dukungannya untuk suksesi YonTP yang dalam pelaksanaanya berproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku dan perlunya gat tinjau lapang bersama untuk validasi meliahat secara langsung eksisting dilapangan dengan harapan nantinya data yang kita sampaikan permohoan persetujuan dan Kemenhut sudah fix dan dapat diproses selanjutnya yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan kami berharap semua pihak untuk sinergi kolaburasi dalam pelaksaannya untuk suksesi program ini yang bertujuan mendukung PSN antara lain ketahanan pangan guna pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, pungkasnya. ( Kom-PHT/Bws/Dik).