Rapat tersebut dipimpin oleh Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam menghadapi dampak perubahan iklim ekstrem. Ia meminta seluruh wilayah segera menyusun langkah mitigasi yang terukur.
“Setiap daerah harus menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. Optimalkan sarana prasarana yang ada, termasuk pemanfaatan CCTV, dan dukungan alat utama sistem persenjataan (alutsista), Polri, dalam penanganan karhutla,” ujarnya.
Ia, juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian, pemerintah daerah, hingga relawan, dan akademisi, menjadi kunci keberhasilan pencegahan.
“Kami minta seluruh jajaran di daerah menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Libatkan semua elemen, mulai dari dinas, relawan, hingga akademisi untuk memperkuat penanganan di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, Wakapolri, mengungkapkan akan dibentuk command center, terpadu dari tingkat Markas Besar Polri, hingga daerah. Sistem ini, nantinya terintegrasi sampai ke tingkat Kepolisian sektor (Polsek), guna memastikan respons cepat terhadap potensi kebakaran.
“Command center ini, akan terhubung dari pusat hingga kewilayahan. Dengan kesiapsiagaan sejak awal, kita harus mampu menghadapi situasi kontinjensi karhutla secara optimal,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Gusyanto, menjelaskan bahwa istilah El Nino “Godzilla”, merujuk pada fenomena ekstrem yang pernah terjadi pada 2015, dengan dampak lebih kuat dibandingkan El Nino, sebelumnya.
“Istilah ini, digunakan untuk menggambarkan intensitas El Nino, yang sangat kuat, yang dipicu pemanasan Samudra Pasifik dan berpotensi menyebabkan kemarau panjang di Indonesia,” jelasnya.
Ia, memaparkan bahwa dampak El Nino, diprediksi mulai terasa pada Juni 2026, dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi ini, berpotensi menurunkan ketersediaan air serta berdampak pada sektor pertanian dan ekonomi.
“Prediksi kami, puncak kemarau terjadi Agustus hingga September. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga ekonomi, termasuk potensi kenaikan harga beras hingga 15 persen,” ungkapnya.
Dari Kementerian Lingkungan Hidup, Inspektur Jenderal Polisi Rizal Irawan, menambahkan bahwa pengendalian karhutla menjadi prioritas nasional karena berdampak luas terhadap ekosistem, kesehatan, dan perekonomian.
“Pengendalian karhutla harus menjadi perhatian bersama. Pola kebakaran di Indonesia dipengaruhi oleh faktor iklim ekstrem, sehingga perlu langkah terpadu dari semua pihak,” tegasnya.
Ia, juga mengungkapkan bahwa pada periode awal 2026, luas kebakaran hutan dan lahan telah mencapai lebih dari 32 ribu hektare, di sejumlah wilayah rawan. Hal ini, menjadi peringatan dini bagi seluruh daerah untuk meningkatkan kewaspadaan.
Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Kendal, Komisaris Polisi Ryke Rhimadhila, menyatakan kesiapan jajarannya dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Kabupaten Kendal.
“Kami siap melaksanakan arahan pimpinan dengan meningkatkan kesiapsiagaan personel serta memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Kendal,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Administratur, KPH Kendal, Muhadi, menyatakan bahwa Perhutani, siap bersinergi dengan Polres Kendal, dalam upaya pencegahan kebakaran hutan di wilayah kerja Perhutani.
“Kami dari Perhutani Kendal, siap berkolaborasi dengan Kepolisian dan instansi terkait untuk memperkuat langkah pencegahan karhutla, khususnya di kawasan hutan yang rawan saat musim kemarau,” ujarnya.
Ia, menambahkan bahwa langkah antisipasi yang dilakukan meliputi patroli rutin, pemantauan titik rawan, serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan agar tidak melakukan pembakaran lahan.
“Edukasi kepada masyarakat terus kami lakukan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kami juga mengintensifkan patroli serta deteksi dini guna meminimalisir potensi kebakaran,” tambahnya. (Kom-PHT/Knd/Mwn)
