BANYUMAS TIMUR, PERHUTANI (15/04/2026) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur memfasilitasi kegiatan Diskusi Bersama yang dilaksanakan oleh tim dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) di aula pertemuan Kantor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Gunung Slamet Barat pada Rabu (15/04). Forum ini merupakan rangkaian dari kegiatan penelitian berjudul Penyusunan Model/Formula Perhitungan Nilai Kompensasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Sumber Daya Air. Ttidak sekadar membahas air sebagai sumber daya, tetapi dipersempit pada satu hal yang sangat terasa di lapangan: seberapa jauh pelaku usaha dan masyarakat bergantung pada air hutan, serta apa yang terjadi ketika aliran itu terganggu.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai latar—yang juga merupakan mitra kerja sama pemanfaatan air KPH Banyumas Timur—yakni perwakilan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, Bobocabin Baturraden, Kepala Desa Dawuhan Kulon, Rumah Pastoral Hening Griya, Hotel Queen Garden, Camp Area Germanggis, serta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Satria Banyumas. Mereka membawa pengalaman masing-masing. Dari usaha wisata, layanan publik, hingga pengelolaan ternak.
Dalam sambutannya, Wakil Administratur KPH Banyumas Timur, Maman, menyatakan bahwa kerja sama pemanfaatan air telah diatur dalam Peraturan Direksi (Perdir) Nomor 06/PER/DIR/02/2024. Skema kerja sama ini dapat bersifat komersial maupun non-komersial, sesuai dengan tujuan dan karakter pemanfaatannya.
“Dalam pelaksanaannya, setiap mitra diharapkan tidak hanya memanfaatkan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan. Kewajiban utama tersebut diwujudkan melalui pembayaran biaya kompensasi yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS),” katanya. Selain itu, mitra juga didorong untuk melakukan aksi mandiri seperti penanaman pohon dan kegiatan pemeliharaan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap keberlanjutan sumber daya air.
Diskusi dimulai dari pola pemanfaatan air. Hampir semua peserta sepakat bahwa air digunakan untuk kebutuhan dasar sekaligus operasional usaha. Di sektor wisata, air dipakai untuk kamar mandi, kebersihan, hingga aktivitas tamu. Di desa, air menjadi kebutuhan utama masyarakat. Sementara di sektor peternakan, air berperan langsung pada kesehatan ternak.
Guru Besar Ilmu Pengelolaan Daerah Aliran Sungai FTIP Unpad, Prof. Chay Asdak, menjelaskan bahwa kajian ini berangkat dari kesadaran bahwa keberadaan air sangat bergantung pada perilaku manusia terhadap lingkungan. Jika perilaku tidak ramah lingkungan terus berlangsung, sumber air yang ada saat ini bisa hilang.
“Menjaga lingkungan membutuhkan biaya, sehingga upaya pelestarian tidak bisa dianggap gratis. Karena itu, ke depan skema pembiayaan mandiri (self funded) perlu dipertimbangkan, di mana pihak yang memanfaatkan air—terutama pelaku usaha—ikut menanggung biaya agar keberlanjutan sumber daya tetap terjaga,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan olehnya bahwa fokus formula pembiayaan nantinya diarahkan kepada pelaku usaha karena pemanfaatan air berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan keuntungan yang diperoleh.
Leader Bobocabin Baturraden menceritakan ketika suatu waktu kondisi alam tidak selalu bersahabat. Pada Januari 2026, terjadi longsor di bagian atas. Material berupa pasir, lumpur, dan kayu terbawa arus. Pompa harus dihentikan.
“Air yang sebelumnya jernih berubah keruh dan berbau. Situasi ini tidak hanya mengganggu operasional. Dampaknya langsung ke bisnis, seperti misalnya pengunjung yang sudah melakukan reservasi harus menerima pengembalian dana,” jelasnya.
Kondisi berbeda disampaikan oleh Kepala Desa Dawuhan Kulon, Mahbub Kamal. Masalah pernah muncul ketika terjadi longsor, di mana membuat pipa bisa putus dan aliran air tidak sampai ke desa.
“Syukurnya, hingga saat ini debit air di desa belum pernah mengalami penurunan signifikan. Hal ini didukung oleh keberadaan irigasi yang terhubung dengan sumber air dari Gunung Slamet. Namun, potensi gangguan tetap ada, terutama jika terjadi kerusakan infrastruktur,” imbuhnya.
Dari sisi layanan air skala besar, perwakilan dari Perumda Air Minum Tirta Satria Banyumas, Ahmad Mufroil, menyampaikan pengalaman yang lebih sistematis. Standar kualitas air juga harus dipenuhi. Sejauh ini, kendala kualitas belum pernah terjadi. Namun tantangan muncul saat musim kemarau yang membuat jumlah pelanggan bisa menurun. Pasokan air tetap ada, tetapi distribusi harus disesuaikan.
“Kami juga berkontribusi terhadap konservasi dengan menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa penanaman pohon. Jumlahnya bisa lebih dari 100 bibit per tahun,” pungkasnya.
Cerita dari perwakilan Koperasi Masyarakat Perhutanan Sosial (KMPS) Mitra Jenggala Sejahtera, Kuspono, Ketenger memperlihatkan sisi lain. Air dimanfaatkan untuk wisata dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ketenger. Ia memaparkan bahwa produksi listrik berjalan 24 jam dan tidak pernah berhenti. Meski begitu, kondisi hutan tetap terjaga. Ini menjadi contoh bahwa pemanfaatan dan pelestarian bisa berjalan bersamaan.
Ia juga melihat perubahan perilaku masyarakat. “Dulu, warga mengambil bambu dan rebung langsung dari hutan. Sekarang, mereka mulai menanam di pinggir kawasan. Hasilnya dipanen setelah tumbuh besar. Upaya ini mengurangi tekanan terhadap hutan,” tuturnya. Selain itu, mitigasi kerusakan hutan dilaksanakan dengan pembentukan satuan tugas patroli hutan dan sosialisasi impromptu atau tidak hanya dalam forum resmi. Dengan kata lain, pendekatan dilakukan secara langsung ke masyarakat.
“Penanaman pohon juga rutin dilakukan, baik oleh komunitas pecinta alam maupun instansi pemerintah,” tambahnya.
Di sisi lain, perwakilan Rumah Pastoral Hening Griya, Sr. M. Laurentia, menghadapi tantangan berupa gangguan utama bukan pada sumber airnya, tetapi pada distribusi yang berasal dari kerusakan pipa dan menghambat aliran.
“Selain itu, di lokasi kami sering terkena petir sehingga menyebabkan listrik padam. Jadi pompa air ikut berhenti. Ini menjadi masalah ketika kegiatan operasional, seperti retreat sedang berjalan, kebutuhan aliran air jadi tertunda,” Demikian ia sampaikan.
Dari seluruh diskusi, muncul satu benang merah. Ketergantungan terhadap air tidak hanya pada jumlah, tetapi juga kualitas dan kontinuitas. Ketika debit berkurang atau kualitas menurun, dampaknya langsung terasa. Biaya operasional meningkat. Risiko bisnis ikut naik. Di sisi lain, sebagian besar peserta belum memahami asal rincian perhitungan terkait biaya pengolahan air atau investasi konservasi. Namun kesadaran di sejumlah mitra sudah ada sejak kerja sama terlaksana, yakni beberapa sudah melakukan penanaman pohon.
Diskusi ini tidak menghasilkan satu solusi tunggal, namun memberikan gambaran jelas. Air hutan adalah penopang utama. Ia mengalir ke banyak sektor dari desa, wisata, hingga industri layanan air. Ketika alirannya terganggu, semua ikut terdampak. Selain itu, kesempatan ini menjadi ruang berbagi yang penting. Bukan hanya untuk memahami masalah, tetapi juga melihat peluang kerja sama dengan syarat: menjaga hutan berarti menjaga air, dan menjaga air berarti menjaga keberlangsungan hidup masyarakat dan pelaku usaha di kawasan sekitar hutan. (Kom-PHT/Byt/Mei)
Editor: Tri
Copyright © 2026