Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Demak, Muhammad Mathori, perwakilan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog Kantor Cabang (Kancab) Semarang, serta Administratur, KPH Semarang, Misa Ekaristi, yang diwakili oleh Wakil Administratur, KPH Semarang, Andi Henu. Hadir pula perwakilan perbankan, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Demak.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Demak, AKBP Arrizal Samelino Gandasaputra, menyampaikan bahwa ketahanan pangan berkaitan erat dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Ketahanan pangan ini berkaitan langsung dengan stabilitas kamtibmas. Karena itu, perlu langkah bersama agar potensi gangguan akibat persoalan pangan dapat diantisipasi,” ujarnya.

Ia, menjelaskan, program ketahanan pangan yang telah dijalankan sejak 2025 kini, memasuki tahap penguatan pada 2026, dan menjadi prioritas nasional. Polres Demak, lanjutnya, turut berperan aktif dalam mendukung percepatan swasembada pangan, khususnya pada komoditas jagung.

Dalam evaluasi yang disampaikan, terdapat tiga persoalan utama di lapangan. Pertama, masih banyak lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Data menunjukkan terdapat potensi lahan milik Polri, sekitar 1.200 meter persegi, lahan pertanian sekitar 44,72 hektare, serta potensi lahan berdasarkan data Dinas Pertanian, mencapai sekitar 2.362 hektare.

Kedua, serapan hasil panen oleh Perum Bulog, masih rendah. Dari target 8.500 ton, pada 2026, realisasi penyerapan baru mencapai 72 ton. Kondisi ini, dinilai berdampak pada stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Melalui rakor tersebut, Polres Demak, mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain optimalisasi lahan tidur, penguatan koordinasi dengan Perum Bulog, untuk meningkatkan serapan hasil panen, serta percepatan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, edukasi dan pendampingan kepada petani juga dinilai penting, terutama dalam pengelolaan pembiayaan dan penerapan teknologi pascapanen guna mengatasi kendala teknis, seperti pengeringan kadar air jagung.

Kapolres, berharap sinergi lintas sektor yang terbangun dalam rakor ini dapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Demak.

“Kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Administratur, KPH Semarang, Andi Henu, menyampaikan bahwa peran Perhutani, tidak hanya sebagai pengelola hutan negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk program Asta Cita, dalam swasembada pangan.

“Perhutani, siap berperan aktif dalam mendukung program tersebut, khususnya terkait ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.

Ia, menambahkan, kawasan hutan yang dikelola Perhutani, memiliki potensi besar untuk mendukung program swasembada pangan, terutama melalui pola kerja sama yang melibatkan masyarakat sekitar.

“Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pertanian, tetapi juga turut menjaga kelestarian hutan,” pungkasnya. (Kom-PHT/Smg/Noe)