Kegiatan survei ini, melibatkan berbagai unsur lintas sektor sebagai bentuk sinergi antara Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah, serta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kesesi, Roy Gonsalves, Komandan Rayon Militer (Danramil) 08/Bojong, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PBB) KPH Pekalongan, Singgih Hernowo, Kepala Desa Bukur, Teguh Jayeng, Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Brondong, M. Ichsan, Babinsa Desa Bukur, serta tim mitra dari Kementerian Pertahanan, yang dipimpin oleh Vriyanto Almali, bersama anggota tim lainnya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan survei difokuskan pada beberapa tahapan teknis yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Tim, melakukan pengukuran lahan secara detail guna memastikan luas dan batas area yang akan dimanfaatkan. Selain itu, dilakukan pula penyusunan masterplan, awal sebagai gambaran tata letak fasilitas yang akan dibangun, serta pematokan lahan untuk menandai area pembangunan secara fisik di lapangan.

Ketua Tim Mitra Kementerian Pertahanan, Vriyanto Almali, menyampaikan bahwa hasil pengecekan awal menunjukkan lokasi di Desa Bukur memiliki potensi yang sangat mendukung untuk pembangunan Yon TP. Dari sisi kebutuhan dasar, ketersediaan air dinilai mencukupi dengan adanya dua sumber yang dapat dimanfaatkan, yakni aliran sungai di sekitar lokasi serta rencana penggunaan sumur bor sebagai cadangan.

“Untuk mendukung operasional ke depan, kebutuhan air dapat terpenuhi dari dua sumber tersebut. Ini menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberlanjutan kegiatan di lingkungan Yon TP,” ungkapnya.

Selain itu, dari aspek infrastruktur penunjang, jaringan listrik dan akses komunikasi berupa wifi, juga telah tersedia di wilayah tersebut sehingga dinilai mampu mendukung aktivitas operasional satuan secara optimal. Ketersediaan infrastruktur ini, menjadi nilai tambah dalam percepatan proses pembangunan dan operasional ke depan.

Lebih lanjut, Vriyanto, menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan fasilitas Yon TP. Tahap awal pembangunan direncanakan meliputi Markas Komando Batalyon (Makoyon), rumah dinas (rumdis), serta barak prajurit.

Ia, menargetkan pembangunan fasilitas utama tersebut dapat mulai diselesaikan pada Juni 2026.

Adapun lahan yang disiapkan untuk pembangunan memiliki luas sekitar 91,60 hektare, dengan status kepemilikan oleh Perhutani. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, kondisi lahan relatif datar dengan struktur tanah yang cukup keras sehingga dinilai representatif dan memudahkan dalam proses pembangunan infrastruktur skala besar.

Perwakilan Perhutani melalui Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kesesi, Roy Gonsalves, menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan, di wilayah kerjanya.

Ia, menegaskan bahwa Perhutani pada prinsipnya siap bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung program strategis nasional, termasuk di bidang pertahanan.

“Pada dasarnya Perhutani, mendukung rencana pembangunan ini sebagai bagian dari upaya mendukung kepentingan negara. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek kelestarian hutan serta ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia, juga menambahkan bahwa pengelolaan lahan Perhutani, harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan bahwa pemanfaatan lahan dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PBB), KPH Pekalongan Timur, Singgih Hernowo, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam memastikan pemanfaatan kawasan hutan dapat memberikan manfaat optimal tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya.

“Kami berharap pembangunan Yon TP ini, tidak hanya mendukung pertahanan negara, tetapi juga tetap selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.

Kegiatan survei ini, tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik lahan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menilai kelayakan teknis, operasional, serta aksesibilitas lokasi. Hal ini penting guna memastikan bahwa pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan, dapat berjalan sesuai perencanaan serta memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan.

Dari sisi kewilayahan, rencana pembangunan Yon TP, di Kecamatan Bojong, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Selain membuka peluang peningkatan ekonomi lokal, keberadaan Yon TP, juga diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur serta meningkatkan stabilitas dan keamanan wilayah.

Kepala Desa Bukur, Teguh Jayeng, menyambut baik rencana pembangunan tersebut dan berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, baik dalam bentuk kesempatan kerja maupun peningkatan kesejahteraan warga.

Sejalan dengan hal tersebut, unsur TNI, bersama Perhutani, dan pemerintah setempat, juga berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan wilayah secara intensif sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, sehingga tercipta kondisi teritorial yang aman dan kondusif di sekitar lokasi pembangunan.

Dengan terlaksananya kegiatan survei ini, diharapkan seluruh tahapan perencanaan pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan, di Desa Bukur, dapat berjalan lancar serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem pertahanan negara sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Kom-PHT/Pkt/Ran)