Perhutani Perhutani Banyuwangi Selatan Bersama Kemenhan Tinjau Lokasi Rencana YonTP |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (26/04/2026) | Perhutani Banyuwangi Selatan bersama Kementerian Pertahanan melalui Kodam V/Brawijaya, Kodim 0825 Banyuwangi, serta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan tinjau lapang rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (YonTP). Kegiatan berlangsung di kawasan hutan petak 72 RPH Karetan, BKPH Karetan, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jumat (24/04).

Tinjau lapang dilakukan untuk memastikan kondisi eksisting, situasi, serta kesiapan lokasi yang direncanakan sebagai area pembangunan YonTP, sekaligus mendukung proses pengajuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Perwakilan Kodam V/Brawijaya, Letkol Agus Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak dalam mendukung program tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memastikan kesiapan lapangan serta kelengkapan data yang dibutuhkan dalam proses perizinan.

“Melalui tinjau lapang ini, kami memastikan kondisi area, status lahan, serta situasi di sekitar kawasan hutan. Hal ini menjadi bagian dari proses pengajuan PPKH ke Kementerian Kehutanan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan YonTP merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung ketahanan pangan, pertahanan negara, dan pembangunan wilayah. Rencana pelaksanaan ditargetkan dimulai pada Mei–Juni 2026, dengan harapan proses perizinan segera selesai.

Administratur KPH Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Hadmojo, menyatakan bahwa Perhutani pada prinsipnya mendukung rencana pembangunan YonTP di kawasan hutan, sepanjang seluruh proses dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Lokasi yang diusulkan merupakan kawasan hutan negara di wilayah kerja Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. Oleh karena itu, penggunaan kawasan hutan harus melalui persetujuan Kementerian Kehutanan. Kami mendukung dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi,” jelasnya.

Wahyu juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas masyarakat sekitar melalui sosialisasi dan pembinaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Perhutani, serta lembaga masyarakat desa hutan.

Sementara itu, Kepala Desa Glagahagung, Mimin Budiati, menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan YonTP. Ia menilai kegiatan tinjau lapang penting untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus validasi data sebelum proses lebih lanjut di tingkat pusat.

“Kami mendukung program ini dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh proses perencanaan dan perizinan pembangunan YonTP dapat berjalan lancar, dengan tetap mengedepankan sinergi lintas sektor serta menjaga kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. (Kom-PHT/Bws/Dik)