BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (24/05/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan melalui Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Blambangan melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan Pemerintah Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jumat (23/05).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam antisipasi gangguan keamanan hutan (Gukamhut), menjaga kondusivitas masyarakat sekitar hutan, serta mendukung program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan.

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Hadmojo, melalui Asper BKPH Blambangan, Hermawan Adi S., menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang selama ini terjalin antara Perhutani dengan Pemerintah Desa Kedungasri dan para stakeholder.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang telah terbangun dengan baik selama ini. Hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan stakeholder sangat penting untuk mendukung pengamanan hutan, menjaga kondusivitas masyarakat sekitar hutan, serta menyukseskan program ketahanan pangan dan kemitraan kehutanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Perhutani mendukung rencana pengembangan program Perhutanan Sosial melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), dengan tetap mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaksanaan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.

“Pembahasan draft Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) perlu dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat agar tercipta kesamaan persepsi, termasuk terkait kejelasan lokasi kawasan hutan yang menjadi objek LPHD,” tambah Hermawan.

Sementara itu, Kepala Desa Kedungasri, Sunaryo, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang terus dibangun Perhutani bersama pemerintah desa dan stakeholder terkait.

“Kami mendukung upaya pencegahan dan antisipasi Gukamhut melalui komunikasi sosial, pembinaan masyarakat, serta patroli bersama di kawasan rawan gangguan keamanan hutan. Kami juga siap mendukung program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan melalui LPHD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sunaryo juga menegaskan dukungan pemerintah desa terhadap program ketahanan pangan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui pemanfaatan lahan kawasan hutan secara produktif bersama masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Banyuwangi, Agus S., mengapresiasi koordinasi dan sinergi antara Perhutani, pemerintah desa, LMDH, kelompok tani hutan, dan tokoh masyarakat yang dinilai mampu menciptakan kondusivitas wilayah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat desa hutan.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan yang dilaksanakan sesuai regulasi. Sinergi antar stakeholder seperti ini sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” ungkapnya.

Sementara itu, pemerhati lingkungan sekaligus tokoh masyarakat, Jumadi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk membantu menjaga kondusivitas masyarakat dan keamanan kawasan hutan melalui pendekatan komunikasi sosial kepada masyarakat sekitar hutan.

“Kami akan terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan agar tetap aman, lestari, dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” pungkasnya. (Kom-PHT/Bws/Dik)