SURAKARTA, PERHUTANI (31/05/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta menerima kunjungan Kepala Staf Komando Distrik Militer (Kodim) 0726/Sukoharjo dalam rangka koordinasi dan pembahasan rencana penentuan lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cubluk, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wonogiri, pada Jumat (29/05).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan kajian awal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kesesuaian lokasi dari aspek teknis, tata ruang, aksesibilitas, serta status kawasan. Peninjauan dan koordinasi ini menjadi langkah penting mengingat pembangunan sarana pertahanan negara harus tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan kawasan dan kelestarian lingkungan.

Administratur KPH Surakarta Agus Supriyanto menyampaikan bahwa Perhutani mendukung setiap program strategis nasional yang memberikan manfaat bagi kepentingan negara dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.

“Kami menyambut baik koordinasi yang dilakukan bersama jajaran TNI. Perhutani siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kondisi kawasan sehingga setiap rencana yang disusun dapat mempertimbangkan aspek legalitas, fungsi kawasan, dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kodim 0726/Sukoharjo Mayor Inf Moch. Aziz Yuli Anshory menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran awal mengenai alternatif lokasi yang memungkinkan untuk mendukung rencana pembangunan Yon TP.

“Kami melakukan koordinasi dan pengumpulan informasi lapangan sebagai bagian dari proses perencanaan. Sinergi dengan Perhutani sangat penting agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan lokasi yang tepat untuk mendukung tugas-tugas pertahanan teritorial di masa mendatang,” ungkapnya.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin kuat antara Perhutani dan TNI dalam mendukung program-program strategis pemerintah. Ke depan, setiap rencana pemanfaatan lahan diharapkan dapat dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kepentingan pembangunan nasional, menjaga fungsi lingkungan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara. (Kom-PHT/Ska/Mar)

Editor: Tri

Copyright © 2026