Perhutani Perhutani Berikan Pembinaan dan Arahan Kepada Pengurus, Anggota KTH di Banyuwangi |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (31/01/2023) | Upaya menciptakan iklim yang kondisif di lapangan dengan stakeholders terkait, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan menggelar sarasehan bersama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Agung dan pihak-pihak terkait, yang dilaksanakan di Kantor Perhutani Banyuwangi Selatan, Selasa (31/01).

Administratur Perhutani Banyuwangi Selatan Panca Panca Sihite menyampaikan, intinya kegiatan diskusi ini Perhutani Banyuwangi Selatan bersama lembaga yang berwenang dalam rangka memberikan pemahaman dan pembinaan terkait dualisme kepengurusan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Agung dengan maksud dan tujuan penyelesaian masalah serta mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat, tutur Panca.

Panca Putra Sihite menambahkan, “Kondusifitas masyarakat mutlak diperlukan guna menjalankan pembangunan kehutanan yang bermitra dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan maka dari itu mari kita perkuat sinergi, komunisakasi, kebersamaan dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian permasalahan. Kami yakin tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, karena tujuan dari kegiatan pembangunan kehutanan adalah terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahtera,” katanya.

Menyikapi adanya dualisme kepengurusan KTH Tambak Agung Desa Pesanggaran Kec. Pesanggaran kami sudah melakukan koordinasi dan mengkosultasikan, hal tersebut pada pihak yang berwenang, selaku ahli hukum dalam penyelesaiannya, mari kita tunggu bersama hasil konsultasi tersebut akan tetapi tetap jaga kondusifitas lapangan, pintanya.

Selanjutnya Ketua KTH Tambak Agung Tri Tresno Sukowono menyampaikan, terima kasih kepada Perhutani Banyuwangi Selatan atas upayanya memberikan pembinaan dalam rangka menjaga kerukunan, sinergit, kebersamaan dan antisipasi terjadinya konflik sosial di lapangan/masyarakat, upaya ini kami dukung bersama, yang terpenting kami tunggu hasil dari keputusan dari kajian dan pertimbangan hukum dari Kejari Banyuwangi sebagai dasar kami untuk memberikan pemahaman pada kelompok dan anggota KTH dan masyarakat sekitar hutan, ujar Suko. (Kom-PHT/Bws/Dik)