Perhutani Perhutani Banyuwangi Selatan Bahas Percepatan Pembangunan PSN KDMP |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (28/01/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Purwoharjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna memastikan kesesuaian data usulan pada kawasan hutan Perhutani, yang berlangsung di Kantor Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Senin (26/01).

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Hadmojo, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut pembahasan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi terkait dukungan Perhutani terhadap PSN KDMP. Ia menegaskan pentingnya penyesuaian data usulan KDMP dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0825 Banyuwangi agar sesuai kondisi lapangan. “Prinsipnya, kami mendukung penuh pembangunan KDMP di kawasan hutan, selama prosesnya mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Harapannya, pelaksanaan berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan,” ujarnya.

Wahyu, didampingi Kepala Sub Seksi (KSS) Hubungan Kehutanan dan Agraria (HKA) serta Kesatuan Pemangkuan Hutan (Komper), menambahkan bahwa rakor ini juga bertujuan melakukan crosscheck penetapan area KDMP. Ia berharap keberadaan KDMP dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan serta menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga.

Camat Purwoharjo, M. Subhan, menyampaikan apresiasi atas sinergi Perhutani dalam mendukung PSN KDMP yang merupakan program Pemerintah Presiden Prabowo. Ia menilai pembahasan bersama diperlukan guna mencocokkan data usulan pembangunan dari Kodim 0825 dengan kondisi lapangan sebelum disampaikan kepada Direktur Utama (Dirut) Perhutani dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Subhan, yang turut didampingi Kepala Desa Karetan, Kepala Desa Glagahagung, dan Koramil Purwoharjo, mendukung percepatan pembangunan KDMP demi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus berpedoman pada aturan yang berlaku serta dilakukan melalui sinergi lintas instansi.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, M. Norawi, juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung suksesi PSN KDMP. Ia menyebut perlunya kesamaan persepsi dan validasi data melalui tinjauan lapangan bersama agar dokumen yang dikirimkan ke Perhutani Pusat dan Kemenhut tepat dan dapat segera diproses sesuai kewenangan pemerintah pusat. “Kami berharap seluruh pihak terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menyukseskan program ini demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” pungkasnya. (Kom-PHT/Bws/Dik).