Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat LMDH Rimba Lestari, Desa Kebonrejo, Banyuwangi ini membahas dukungan kondusivitas dalam pelaksanaan penataan batas dan inventarisasi tegakan pada areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan JLS.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Banyuwangi, Wahyudiono, menyampaikan bahwa kegiatan penataan batas dan inventarisasi tegakan di area PPKH JLS akan segera dilaksanakan minggu depan. “Kami berharap kegiatan ini berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah direncanakan, sehingga proses penetapan batas dan PAK PPKH JLS dapat segera diselesaikan dan pembangunan konstruksi JLS bisa dimulai,” ujarnya.
Mewakili Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, KSS HKA & Komper Didik Nurcahyo menjelaskan bahwa proyek JLS merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melintasi kawasan hutan petak 1a dan 1g RPH Malangsari BKPH Genteng.
“Pembangunan ini sudah mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Kementerian LHK. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan dukungan semua pihak agar kegiatan tata batas dan inventarisasi tegakan berjalan lancar. Kami berharap masyarakat, LMDH, dan tokoh desa turut menjaga kondusivitas demi kelancaran pelaksanaan pembangunan,” terangnya.
Ia menambahkan, kehadiran JLS akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, seperti membuka akses transportasi baru, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung tumbuhnya potensi wisata di kawasan selatan Banyuwangi.
Kasubbag Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, Sururudin Achmad, juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Perhutani, LMDH, dan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan ini.
“Pembangunan JLS memiliki nilai strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dukungan dan kolaborasi semua pihak sangat diperlukan agar proyek ini berjalan lancar,” katanya.
Sementara Ketua LMDH Rimba Lestari, H. Syamsul, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh kegiatan penataan batas dan inventarisasi tegakan. “Kami siap menjaga situasi tetap kondusif. JLS sangat membantu masyarakat dalam memperlancar transportasi hasil pertanian. Kami juga berharap hasil inventarisasi tegakan kopi dapat memberikan kompensasi yang adil bagi petani hutan,” ungkapnya.
Tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD Banyuwangi, M. Ghofur, ikut menambahkan, bahwa masyarakat Desa Kebonrejo siap mendukung pelaksanaan kegiatan ini. “Kami berkomitmen menjaga ketertiban dan mendukung pembangunan JLS yang menjadi bagian dari PSN. Harapan kami, dalam proses inventarisasi tegakan nanti masyarakat sekitar dapat dilibatkan dan mendapatkan hak kompensasi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Kegiatan silaturahmi ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Banyuwangi, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, CDK Wilayah Banyuwangi, Dinas PUCKPP, DLH, BKAD, Dinas Pertanian, Bagian Pemerintahan, Polsek Kalibaru, Pemerintah Desa Kebonrejo, LMDH Rimba Lestari, tokoh masyarakat, dan perwakilan petani hutan. (Kom-PHT/Bws/Dik)