Perhutani Perhutani Banyuwangi Selatan dan Stakeholder Bahas Potensi Pemanfaatan SDH |

BANYUWANGI SELATAN,PERHUTANI (27/8/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan menerima kunjungan Camat Wongsorejo dan Kepala Desa Alasbuluh untuk membahas peluang kerja sama pemanfaatan sumber daya hutan serta menyatukan persepsi terkait mekanisme pengelolaan kawasan, pada Rabu (27/8).

Administratur Perhutani Banyuwangi Selatan melalui KSS HKA dan Komper, Didik Nurcahyo, menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan bersama berbagai pihak, seperti pemerintah kabupaten, pemerintah desa/BUMDes, swasta, maupun badan hukum lainnya melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tujuannya adalah mengoptimalkan potensi kawasan hutan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan bersama.

Didik menegaskan, pembangunan kehutanan harus dilaksanakan dengan menyeimbangkan tiga aspek utama, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Ketiga aspek ini menjadi kunci agar tujuan besar pengelolaan hutan tercapai, yakni hutan tetap lestari dan masyarakat di sekitarnya dapat sejahtera.

“Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Didik menegaskan, sinergi dan kerja sama yang telah terjalin baik antara Perhutani, Forkopimka, dan Pemdes perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan. Melalui pemanfaatan kawasan hutan, seperti program agroforestry, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memberdayakan potensi lokal untuk pemulihan ekonomi dan penguatan harmoni sosial.

Terkait rencana pengembangan area sport paralayang di kawasan hutan, Didik menyampaikan dukungan penuh. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan terlebih dahulu status kawasan, apakah masuk kelola Perhutani atau KHDPK, agar mekanisme dan ketentuan kerja samanya jelas.

Camat Wongsorejo Ahmad Nuril Fatah menyampaikan apresiasi kepada Perhutani atas penjelasan terkait mekanisme kerja sama (PKS) dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang berlandaskan regulasi. Menurutnya, penyamaan persepsi ini penting untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Alasbuluh, Abu Sholeh Said, yang berterima kasih atas kesempatan koordinasi tersebut. Ia berharap Perhutani terus memberikan pendampingan agar kerja sama dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. (Kom-PHT/Bws/Dik).