Perhutani Perhutani Banyuwangi Barat Edukasi KTH Soal Pemanfaatan Hutan dan PNBP |

BANYUWANGI BARAT, PERHUTANI (22/10/2025) | Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat memperkuat sinergi dengan Pemerintah Desa Bangunsari dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandono Sroyo melalui pembahasan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta sharing produksi agroforestry yang digelar di rumah Ketua KTH Mandono Sroyo, Desa Bangunsari, Kecamatan Songgon, pada Rabu (22/10)

Ketua KTH Mandono Sroyo, Jaini, menyampaikan terima kasih kepada Perhutani KPH Banyuwangi Barat atas pembahasan terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bagi hasil dalam kegiatan kemitraan kehutanan. Menurutnya, penjelasan yang diberikan Perhutani memberikan pemahaman bagi kelompok tani untuk memanfaatkan kawasan hutan sesuai aturan yang berlaku.

“Potensi pemanfaatan hutan melalui kegiatan agroforestry sangat besar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, tentunya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan hutan,” ujar Jaini.

Sementara itu, Administratur KPH Banyuwangi Barat melalui Asper Rogojampi, Adi Raharjo, menjelaskan bahwa PNBP merupakan penerimaan pemerintah yang berasal dari pemanfaatan sumber daya dan hak negara oleh masyarakat atau badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sinergi ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui skema kerja sama agroforestry, termasuk kewajiban pembayaran PNBP dan mekanisme bagi hasil,” jelas Adi.

Ia menambahkan, sistem bagi hasil Perhutani merupakan pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan hutan—baik kayu maupun nonkayu—antara Perum Perhutani dengan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan petani hutan dan memperkuat ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Sementara Kepala Desa Bangunsari, H. Lulut Kurniawan, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam pemanfaatan kawasan hutan.

“Warga kami banyak yang menggantungkan perekonomian dari kawasan hutan. Penjelasan dari Perhutani membuat kami lebih memahami aturan dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hutan,” ungkapnya. (Kom-PHT/BWB/Eko)