SURAKARTA, PERHUTANI (31/10/2025) | Kawasan hutan di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Purwantoro Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta menjadi titik penting bagi penguatan pemberdayaan masyarakat dan pengamanan lingkungan. Dalam upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat kelembagaan lokal, Polres Wonogiri bersama Perhutani BKPH Purwantoro menggelar pertemuan strategis dengan para pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) pada Selasa (28/10). Pertemuan ini mengangkat tema penguatan kemitraan dan pembinaan keamanan sumber daya hutan — sebuah langkah yang menegaskan komitmen bersama antara aparat keamanan, pengelola hutan, dan masyarakat desa hutan dalam menjaga fungsi ekologis sekaligus mendorong kesejahteraan lokal.
Administratur KPH Surakarta melalui Kepala BKPH Purwantoro, Philip Simson Halomoan Hutauruk, menyampaikan bahwa pembinaan dan pertemuan bersama ini sangat penting untuk membangun sinergi yang holistik.
“Kami di BKPH Purwantoro melihat bahwa pengelolaan hutan tidak bisa hanya dilakukan sendiri-sendiri. LMDH-LMDH harus menjadi mitra aktif, dan Polres Wonogiri harus hadir sebagai pengawal keamanan dan legalitas. Dengan pembinaan ini kita ingin memperkuat kapasitas lembaga masyarakat, memperjelas mekanisme kemitraan, sekaligus memastikan hutan tetap lestari dan produktif,” ujarnya.
Ps Kanit Binkamsa Satbinmas Polres Wonogiri, Aiptu Sri Haryanto hadir menyatakan bahwa keamanan kawasan hutan adalah tanggung jawab bersama yang tak bisa dipisahkan dari pemberdayaan masyarakat.
“Polres Wonogiri mendukung penuh upaya yang dilakukan Perhutani di BKPH Purwantoro. Kami hadir bukan hanya sebagai penegak, tetapi sebagai fasilitator bersama masyarakat—LMDH—agar kegiatan pengelolaan hutan dan pemanfaatan sumber daya tidak melanggar hukum dan tetap menjaga kondusivitas lingkungan. Kemitraan ini penting agar potensi konflik dan kriminalitas kehutanan bisa diminimalkan,” katanya.
Ketua LMDH setempat, Tukiran, menyampaikan antusiasme dan harapan besar atas pembinaan yang digelar. Pihaknya merasa bersyukur bahwa Polres dan Perhutani mengajak kami dalam forum ini.
“Selama ini banyak hal yang kami belum paham—mulai dari prosedur kerjasama hingga keamanan pengelolaan. Dengan pembinaan ini, kami berharap bisa naik kelas dari sekadar penggarap menjadi mitra produktif yang diberi kepercayaan penuh. Kami ingin agar hutan negara di wilayah kami tidak hanya lestari secara ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa,” ungkap Tukiran.
Sinergi antara Polres Wonogiri, Perhutani BKPH Purwantoro, dan LMDH menjadi fondasi bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan produktif. Harapannya ke depan, pembinaan ini tidak berhenti pada satu kegiatan saja — tetapi menjadi proses rutin yang memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat, memperkuat keamanan kawasan, dan membuka peluang ekonomi lestari. Dengan demikian, hutan di Purwantoro dapat menjadi contoh pengelolaan terintegrasi yang mengedepankan manusia, lingkungan, dan hukum secara bersinergi. (Kom-PHT/Ska/Mar)
Editor: Tri
Copyright © 2025