PEKALONGAN TIMUR,PERHUTANI, (13/11/2025) │ Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Timur menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang. Kegiatan yang bertujuan membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dilaksanakan pada Senin (10/11) dan menjadi forum penting mengingat kawasan hutan KPH Pekalongan Timur berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Batang.

Perhutani KPH Pekalongan Timur diwakili oleh Kepala Seksi Madya Perencanaan dan Pengembangan Bisnis. Dari pihak penyelenggara, hadir Kepala DLH Kabupaten Batang, serta perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi masyarakat sipil.

Administratur KPH Pekalongan Timur melalui Kepala Seksi Madya Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, Singgih Hernowo, menyampaikan bahwa keikutsertaan Perhutani dalam konsultasi publik tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mengintegrasikan aspek kelestarian hutan dalam setiap kebijakan tata ruang dan lingkungan di wilayah perbatasan.

“Perhutani membawa perspektif kehutanan ke dalam diskusi publik ini. Setiap rencana pembangunan di Batang, terutama yang berada di dekat kawasan hutan, memerlukan kajian mendalam. Tujuannya adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan pembangunan tidak merusak fungsi ekologis hutan yang merupakan penyangga kehidupan bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Roesmanto, mengapresiasi kontribusi dan masukan yang diberikan oleh Perhutani.

“Input data dan pandangan teknis dari Perhutani sangat berharga bagi kami. Kerja sama ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah administrasi. Kami berharap hasil dari konsultasi ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan kebijakan yang prolingkungan dan prokonservasi di Kabupaten Batang,” imbuhnya.

Kegiatan Konsultasi Publik ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif dan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Batang, termasuk perlunya memasukkan pertimbangan kelestarian hutan Perhutani dalam dokumen perencanaan daerah.  (Kom-PHT/Pkt/Ran)

Editor: Tri

Copyright © 2025