Perhutani Perhutani Nganjuk Dorong Transformasi Kemitraan LMDH melalui Sosialisasi KKP dan KKPP |

NGANJUK, PERHUTANI (11/12/2025) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk menggelar Sosialisasi Program Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP), yang diikuti para pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-KPH Nganjuk. Kegiatan berlangsung di Aula Banjaransari, Kantor KPH Nganjuk, Kamis (11/12).

Sosialisasi ini merupakan langkah konkret Perhutani dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang sesuai regulasi. Program ini juga menjadi implementasi Perdir No. 13/PER/DIR/8/2023 yang menata ulang skema kerja sama antara Perhutani dan masyarakat, sehingga mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Kasi Madya Pembinaan SDH, Maman Herman, mewakili Administratur/KKPH Nganjuk Dwi Puspitasari, menyampaikan bahwa seluruh kegiatan LMDH akan bertransformasi menjadi skema KKP atau KKPP sesuai ketentuan terbaru.

“Melalui program ini, kami berharap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan semakin meningkat, baik langsung maupun tidak langsung. Prinsipnya adalah kemitraan yang jelas mekanismenya, saling menguntungkan, dan berbasis tata kelola yang baik. Harapan kami, program KKP maupun KKPP dapat segera terealisasi,” ujar Maman Herman.

Ia menambahkan bahwa percepatan realisasi program membutuhkan kerja sama dan kelengkapan data yang akan diajukan ke Divisi Regional Jawa Timur.

Pada kesempatan yang sama, Riyanto, Ketua LMDH Arto Moro, menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, KKP dan KKPP memberikan gambaran nyata mengenai potensi pengembangan agroforestri, agroekowisata, dan pemanfaatan hasil hutan yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat desa.

“Kami berharap Perhutani tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga mendampingi secara teknis agar implementasi di lapangan berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui sosialisasi ini, Perhutani menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengelolaan hutan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekologi, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi warga. Ke depan, LMDH di wilayah Nganjuk diharapkan dapat naik kelas menjadi mitra produktif berpayung hukum (KKPP), sehingga peluang usaha yang berkelanjutan dapat tercipta.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada pendampingan berkelanjutan, transparansi mekanisme, dan sinergi antara Perhutani, LMDH, serta para pemangku kepentingan lainnya demi terwujudnya hutan yang lestari, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Kom-PHT/Ngj/Ar)