Perhutani Perhutani KPH Bondowoso Dampingi KJPP Verifikasi Aset Biologis |

BONDOWOSO, PERHUTANI (13/01/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso mendampingi Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam kegiatan verifikasi, identifikasi, dan pengambilan sampel aset biologis di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Panarukan dan BKPH Prajekan, Selasa (13/01).

Selain verifikasi aset biologis, tim juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana perusahaan, meliputi Kantor KPH Bondowoso, rumah dinas Administratur, rumah dinas Asisten Perhutani (Asper), rumah dinas Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH), serta kantor-kantor Asper.

Verifikasi dilakukan sebagai bagian dari proses penilaian (assessment dan valuation) aset perusahaan berupa tegakan tanaman kehutanan dan tanaman agroforestri sesuai standar International Financial Reporting Standards (IFRS) – IAS 41 Agriculture, serta acuan teknis dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan.

Penerapan standar ini bertujuan memastikan ketepatan data volume tegakan, pertumbuhan, umur tanaman, biomassa, nilai ekonomi, serta mendukung akurasi pencatatan aset dan transparansi laporan keuangan.

Tim KJPP dipimpin oleh Person in Charge (PIC) Agi Nanda Putra bersama tenaga ahli kehutanan. Pendampingan turut melibatkan Departemen Perencanaan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur serta jajaran KPH Bondowoso.

Administratur KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menyampaikan bahwa verifikasi aset biologis merupakan agenda strategis perusahaan. “Pendampingan ini memastikan proses verifikasi berjalan lancar, menghasilkan data valid, sesuai standar IFRS dan SNI,” ujarnya.

Wakil Kepala Perencanaan Sumber Daya Hutan Wilayah (SPH) V Jember, Wariman, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi dasar ilmiah dalam penguatan data perencanaan dan penguatan nilai aset perusahaan.

PIC KJPP, Agi Nanda Putra, mengapresiasi pendampingan dari Perhutani karena meningkatkan akurasi dan validitas data penilaian di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Perhutani berharap pengelolaan aset biologis dan sarana prasarana semakin akuntabel, sesuai standar IFRS dan SNI, serta mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. (Kom-PHT/Bdw/Mam)