SUKABUMI, PERHUTANI (20/01/2026) | Dalam rangka memperkuat sistem ketangguhan bencana di wilayah sekitar kawasan hutan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi menjalin kemitraan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan perpanjangan naskah kerja sama yang dilaksanakan dalam Rapat Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, bertempat di Pendopo Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, pada Senin (19/01).

Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri oleh Administratur Perhutani KPH Sukabumi, Tofik Hidayat, didampingi Chendra Eka Permana selaku Kepala Sub Seksi Hukum dan Kepatuhan Kompartemen Perusahaan, serta dihadiri secara langsung oleh Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Sukabumi Andreas, dan Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki. Dokumen kerja sama ditandatangani oleh Bupati Sukabumi dan Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi di hadapan jajaran pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengelolaan risiko bencana.

Kerja sama ini difokuskan pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan darurat bencana yang berkaitan dengan kawasan hutan, antara lain potensi tanah longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya.

Dalam sambutannya, Tofik Hidayat menyampaikan bahwa kawasan hutan memiliki potensi risiko bencana yang perlu dikelola secara kolaboratif. Dengan adanya kerja sama formal ini, sinergi antara Perhutani dan BPBD diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur, cepat, dan efektif, melalui pemanfaatan penguasaan wilayah hutan oleh Perhutani yang dipadukan dengan kapasitas BPBD dalam manajemen kebencanaan.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dan konkret dalam memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana. Ia menilai kemitraan dengan Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan akan mendukung optimalisasi respons kebencanaan hingga tingkat tapak.

Penandatanganan kerja sama ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan tata kelola hutan yang berwawasan kebencanaan serta memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana. (Kom-PHT/SMI/Chen)

Editor: MS
Copyright © 2026