KEDU UTARA, PERHUTANI (27/01/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara menerima kunjungan dari Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dalam rangka koordinasi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan berlokasi di kawasan hutan wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Temanggal, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Magelang. Lokasi tersebut secara administratif berada di Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, pada Selasa (27/01).
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor terkait rencana pembangunan fasilitas pendidikan yang menjadi bagian dari program pemerintah daerah. Pertemuan berlangsung di Kantor Perhutani dan diisi dengan diskusi serta dialog membahas berbagai aspek teknis dan administratif guna mendukung kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Perhutani menyambut baik kunjungan dan inisiatif dari Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang. Perhutani menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan kawasan hutan.
Diskusi mencakup pembahasan mengenai status dan peruntukan kawasan hutan serta tahapan perencanaan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pinjam pakai tenaga teknis guna mendukung kelancaran proses pembangunan di lapangan.
Administratur Perhutani KPH Kedu Utara melalui Kepala Seksi Produksi dan Ekowisata Yudi Noviar menyampaikan bahwa Perhutani pada prinsipnya selalu mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, termasuk penyediaan akses pendidikan yang layak. Dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi intensif, pendampingan teknis, serta penyediaan data dan informasi terkait kawasan hutan.
“Perhutani mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis pemerintah. Namun, seluruh proses perlu dilaksanakan sesuai ketentuan agar fungsi kawasan hutan tetap terjaga,” ujar Kepala Seksi Produksi dan Ekowisata Yudi Noviar.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Heru Nurprisman menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan Perhutani dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Menurutnya, sinergi dengan Perhutani sangat dibutuhkan mengingat lokasi pembangunan berada di kawasan hutan sehingga memerlukan pemahaman dan koordinasi yang baik terkait aspek teknis dan regulasi.
“Diskusi ini sangat membantu dalam mempercepat proses perencanaan. Kami berharap kerja sama dengan Perhutani, termasuk dukungan tenaga teknis, dapat memperlancar tahapan pembangunan Sekolah Rakyat ke depan,” ungkap Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Fakir Miskin Heru Nurprisman.
Melalui pertemuan tersebut, Perhutani dan Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi lanjutan. Diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan RPH Temanggal, BKPH Magelang, dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan, tanpa mengesampingkan prinsip kelestarian hutan dan tata kelola kawasan yang berkelanjutan. (Kom-PHT/Kdu/Nur)
Editor: Tri
Copyright © 2026