Perhutani Perhutani KPH Kedu Utara Perkuat Sinergi Lintas Sektor dalam Mitigasi Bencana di Gunung Prau |

KEDU UTARA, PERHUTANI (09/02/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara menghadiri kegiatan sarasehan mitigasi bencana yang diselenggarakan oleh PW Nahdlatul Ulama (NU) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di wilayah Gunung Prau. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas pihak dalam menghadapi potensi bencana alam di kawasan Gunung Prau, yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kenjuran, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Candiroto, Sabtu (07/02).

Sarasehan ini diinisiasi oleh GP Ansor Kabupaten Kendal dan dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain Bupati Kendal, Camat Sukorejo, Polsek Sukorejo, Koramil Sukorejo, Perhutani, Pemerintah Desa Purwosari, GP Ansor Kabupaten Kendal, serta komunitas pecinta alam. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi, meningkatkan pemahaman, serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya mitigasi bencana di kawasan pegunungan.

Dalam sarasehan tersebut dibahas berbagai potensi risiko bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Gunung Prau, seperti tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, serta potensi gangguan keselamatan pendaki. Selain itu, peserta juga membahas strategi mitigasi, pola koordinasi, serta peran masing-masing pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.

Administratur Perhutani KPH Kedu Utara melalui Kepala BKPH Candiroto, Joko Supriyanto, menyampaikan bahwa kawasan hutan di wilayah Gunung Prau memiliki karakteristik geografis yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek mitigasi bencana. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat.

“Perhutani mendukung penuh kegiatan sarasehan ini sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam mitigasi bencana. Kawasan hutan Gunung Prau memiliki potensi risiko tertentu, sehingga diperlukan kolaborasi antara Perhutani, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana,” ujar Joko Supriyanto.

Ia menambahkan bahwa Perhutani secara berkelanjutan melakukan upaya preventif, seperti patroli kawasan hutan, sosialisasi kepada masyarakat dan pendaki, serta penguatan sistem pengamanan kawasan hutan. Dengan adanya forum sarasehan ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama dalam menjaga keamanan kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam.

Perwakilan Basarnas Provinsi Jawa Tengah, Hardi Amanurijal, menyampaikan bahwa mitigasi bencana di kawasan pegunungan memerlukan perencanaan yang matang dan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, upaya mitigasi tidak hanya dilakukan saat terjadi bencana, tetapi harus dimulai dari tahap perencanaan, edukasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

“Kawasan Gunung Prau memiliki tingkat kerawanan tertentu, sehingga mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Keterlibatan semua pihak, termasuk Perhutani, pemerintah daerah, relawan, dan komunitas pecinta alam, sangat penting untuk meminimalisir risiko bencana,” ungkap Hardi Amanurijal.

Melalui kegiatan sarasehan ini, Perhutani KPH Kedu Utara berharap terwujudnya sinergi yang semakin kuat antara seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi bencana di kawasan Gunung Prau. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sistem mitigasi, serta menjaga kelestarian kawasan hutan demi keselamatan lingkungan dan masyarakat. (Kom-PHT/Kdu/Nurul)