Perhutani Perhutani KPH Banyuwangi Barat Hadiri Musrenbang Kabupaten Banyuwangi Penyusunan RKPD 2027 |

BANYUWANGI BARAT, PERHUTANI (06/03/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banyuwangi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2027 yang diselenggarakan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Rabu (4/3).

Musrenbang merupakan forum partisipatif tahunan yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan, membahas, serta menyepakati prioritas program pembangunan mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, hingga tingkat nasional. Forum ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Muklisin, menyampaikan bahwa keterlibatan Perhutani dalam Musrenbang merupakan bentuk dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

“Sebagai perusahaan kehutanan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perhutani memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Selain kontribusi pajak, kegiatan pengelolaan hutan juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar hutan melalui kegiatan penyadapan, penebangan, penanaman, serta pemanfaatan hasil hutan lainnya,” jelas Muklisin.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi wadah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Banyuwangi di tengah dinamika global serta berbagai isu strategis nasional.

“Pembangunan Banyuwangi pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi, serta penguatan sektor pariwisata berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah juga harus memperhitungkan situasi global yang tidak menentu,” ujar Ipuk.

Ia menambahkan bahwa perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 dihadapkan pada situasi global yang tidak pasti, seperti konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu gejolak ekonomi dunia, kenaikan harga minyak, gangguan rantai pasok, serta tekanan inflasi.

Selain itu, sejumlah isu strategis nasional juga menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta penurunan angka stunting. Transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), digitalisasi sektor produktif, hingga reformasi pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi prioritas pembangunan. (Kom-PHT/Bwb/Eko)