TRIBUNNEWS.COM (07/04/2026) | Pemprov Jatim menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4/2026).
Dihadiri Bupati-Wali Kota dan Forkopimda, Perhutani, dan beberapa pihak terkait, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi sejak dini sebagai bagian dari upaya mitigasi terukur dan terkoordinasi.
Terutama menghadapi musim kemarau serta potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi utama di kemarau panjang.
“Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini,” ajak Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Di rakor ini dihadirkan penguatan dari materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber.
Mulai dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Kementerian Pertanian RI.
Selain itu juga hadir dari BMKG kelas I Juanda, Kapolda Jatim, dan narasumber lainnya.
“Rakor ini tidak hanya membahas potensi bencana, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah konkret dalam melindungi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.
“Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta untuk bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi,” imbuhnya.
Ia juga menginstruksikan agar memastikan distribusi air bersih tepat sasaran dan perkuat pemantauan titik api di wilayah rawan.
“Materi-materi dari para narasumber, saya rasa detail sekali ya, Bupati dan Wali Kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi,” ucapnya.
Gubernur Khofifah juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah, menggunakan air secara bijak dan aktif melaporkan potensi bencana kepada pemerintah daerah setempat.
“Saya imbau masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya Karhutla,” imbaunya.
Terutama karena Jawa Timur memiliki keragaman potensi bencana yang cukup tinggi mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Oleh sebab itu penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu melalui analisis tingkat bahaya, kerentanan, serta kapasitas daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.
“Mari kita kuatkan sinergi, percepat langkah, dan pastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif menghadapi musim kemarau tahun 2026,” ajaknya.
Data menunjukkan bahwa selama 2022 sampai dengan 2025, bencana yang terjadi di Jawa Timur 92 hingga 97 persen merupakan bencana hidrometeorologi.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perubahan iklim dan dinamika cuaca bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang sedang kita hadapi saat ini.
“Respons kita tidak boleh biasa-biasa saja hanya reaktif tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data,” tegasnya.
Di tahun 2026 sejak awal tahun hingga tanggal 31 Maret, telah terjadi 121 kejadian bencana alam, yang didominasi oleh angin kencang sebanyak 82 kejadian dan banjir sebanyak 27 kejadian.
Bencana ini berdampak pada korban jiwa, kerusakan rumah, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.
Data tersebut menunjukkan pada triwulan pertama tahun 2026 dinamika bencana yang terjadi cukup tinggi, terutama pada masa pancaroba.
Hal tersebut disebabkan perubahan iklim dan dinamika cuaca memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi kebencanaan di Jawa Timur.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua dan bersama kita lakukan antisipasi,” sebutnya.
Rilis BMKG menyebut musim kemarau tahun 2026 di Jawa Timur diperkirakan akan terjadi mulai bulan Mei di sebagian besar wilayah (56,9 persen), dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus yang mencakup sekitar 70,9 persen wilayah.
Sementara periode kritis diprediksi akan terus meluas hingga mencapai 72,5 persen wilayah pada puncaknya.
“Durasi kemarau pada tahun ini juga diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim.”
“Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” terangnya.
“Menurut BMKG kan terjadi peningkatan dampak kekeringan pada tahun 2026 dibanding tahun 2025,” ujarnya.
Sumber : tribunnews.com