Hadir dalam kegiatan tersebut Administratur, KPH Banyumas Barat, Yohanes Eka Cahyadi, yang diwakili Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bokol, Sugeng Suyatno. Turut mendampingi Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Besuki, Aminoto. Sementara itu, pihak Pemerintah Desa dipimpin Kepala Desa Cidoro, Karsono, beserta jajaran perangkat desa.
Administratur KPH Banyumas Barat melalui Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bokol, Sugeng Suyatno, menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh Perhutani saja. Menurutnya, letak geografis Desa Cidoro, yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan menjadikan peran pemerintah desa dan masyarakat sangat penting sebagai garda terdepan pengamanan.
“Hutan adalah aset negara yang memberikan manfaat oksigen, tata air, hingga pencegahan bencana bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, koordinasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk menyamakan persepsi dalam menangani potensi gangguan keamanan hutan seperti pencurian kayu maupun kebakaran hutan,” ujarnya.
Ia, juga menyampaikan pesan dari Administratur, KPH Banyumas Barat, terkait komitmen Perhutani, dalam mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat agar bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap ekosistem hutan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Cidoro, Karsono menyampaikan apresiasi serta kesiapan untuk bersinergi.
Ia, mengakui bahwa selama ini komunikasi antara pihak RPH Besuki, dan masyarakat telah berjalan baik, namun perlu ditingkatkan melalui forum resmi untuk memetakan potensi kerawanan wilayah secara lebih rinci.
“Kami menyambut baik inisiatif Perhutani. Kami berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang merugikan hutan. Kami ingin hutan tetap lestari sehingga mata air terjaga dan masyarakat terhindar dari risiko bencana,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Besuki, Aminoto, menambahkan bahwa koordinasi ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan patroli bersama secara berkala.
Ia, menjelaskan bahwa pemetaan titik rawan di wilayah Besuki, telah dilakukan dan dukungan tokoh masyarakat sangat membantu dalam memperoleh informasi dini apabila terjadi gangguan di kawasan hutan.
Pertemuan berlangsung hangat dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai program pemberdayaan masyarakat desa hutan. Melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses ekonomi legal dari hasil hutan bukan kayu sehingga tekanan terhadap tegakan pohon dapat berkurang.
Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan kawasan hutan di bawah pengelolaan BKPH Bokol, khususnya di wilayah Desa Cidoro, tetap aman, lestari, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Kom-PHT/Byb/Twn).
