Perhutani ADM KPH Bojonegoro Hadiri Rakor Percepatan Perizinan Pembangunan Markas Brigif TP 34 dan Batalyon Teritorial Pembangunan 886 |

BOJONEGORO, PERHUTANI (21/072025) | Administratur KPH Bojonegoro, Slamet Juwanto, menghadiri rapat koordinasi percepatan perizinan rencana pembangunan Markas Brigif TP 34 dan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan 886. Rapat berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025, bertempat di Ruang Loby Makodim 0813 Bojonegoro.

Rapat tersebut membahas berbagai persyaratan percepatan permohonan pelepasan kawasan hutan di wilayah BKPH Dander KPH Bojonegoro, tepatnya di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi tersebut direncanakan menjadi area pembangunan Markas Brigif TP 34 dan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan 886.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dandim 0813 dan jajaran, Administratur KPH Bojonegoro beserta jajaran, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah Bojonegoro beserta jajaran, serta Kepala Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis beserta jajaran secara daring melalui Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Administratur KPH Bojonegoro, Slamet Juwanto, menyampaikan bahwa lokasi pembangunan telah melalui proses pengecekan langsung oleh pihak Kementerian Pertahanan RI. “Lokasi sudah ditinjau dan dipilih oleh Kementerian Pertahanan, sehingga kami siap untuk mendukung percepatan proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi. Arief Rochman Hakim, menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari arahan pimpinan atas untuk membentuk Brigif TP 34 dan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan 886 di wilayah Bojonegoro. “Kami sudah berkomunikasi dengan Bapak ADM KPH Bojonegoro dan Kepala CDK Bojonegoro terkait lokasi. Rencananya, lahan seluas 97,31 hektar akan dialokasikan untuk Batalyon Teritorial Pembangunan 886, dan 30,42 hektar untuk Markas Brigif TP 34, keduanya berlokasi di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang,” terang Letkol Arief.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis percepatan dalam proses administrasi perizinan pelepasan kawasan hutan, guna mendukung rencana pembangunan strategis pertahanan di Kabupaten Bojonegoro.(Kom-PHT/Bjn/Nyo)