Perhutani Kodim 0810 Nganjuk, CDK Wilayah Nganjuk Bersama Perhutani Survei Lokasi Batalyon Teritorial Pembangunan |

NGANJUK, PERHUTANI (14-08-2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Nganjuk dan Kodim 0810 Nganjuk melakukan survei lokasi rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kawasan Hutan, Kamis (14/8). Peninjauan dilakukan di dua lokasi, yaitu RPH Sudimorogeneng BKPH Bagor dan RPH Klonggean BKPH Berbek.

Turut hadir dalam survei tersebut, dari Perum Pehutani yaitu Wakil Adm./KSKPH Nganjuk Yuli Suprianto, Supriono KSS Renc SDH KPH Nganjuk, Yudiono SP. KSS Pengembangan Bisnis, Dasar Santoso Asper/KBKPH Bagor, Jasmani Asper/KBKPH Berbek, dari Kodim 0810 Nganjuk, Danramil 0810/17 Wilangan Kapten Cba Sugiarto, Pasi Ops Kodim 0810 Nganjuk Kapten Inf Handy, Pasi Log Kodim 0810 Nganjuk Kapten Dedi Purnama dan Danramil 0810/20 Nganjuk Lettu Inf Joko Setiyoko. Sementara dari CDK Wilayah Nganjuk hadir Kepala CDK Wardoyo dan staf pelaksana Lingga Akbar Kurniawan.

Pasi Ops Kodim 0810 Nganjuk Kapten Inf Handy menjelaskan bahwa pada 2025 pemerintah menargetkan pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), khususnya di kabupaten yang belum terdapat batalyon, termasuk Nganjuk. Pembentukan Yon TP berorientasi pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai implementasi soft power (pendekatan non-militer) untuk menjaga kedaulatan negara. Karena sifatnya soft power, kekuatan ini bukan untuk menghadapi serangan musuh, melainkan untuk merangkul masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.

“Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang direncanakan akan memiliki unsur berupa Kompi Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan. Batalyon ini dipersiapkan untuk melawan kemiskinan, termasuk di bidang kesehatan,” kata Pasi Ops Kodim 0810 Nganjuk.

Kepala CDK Wilayah Nganjuk Wardoyo menyampaikan bahwa lokasi yang di survei berada di kawasan hutan yang sudah memiliki izin Pengelolaan Perhutanan Sosial. “Untuk lokasi yang bisa diajukan sebagai rencana Yon TP, harus dipilih kawasan hutan yang belum memiliki izin pengelolaan perhutanan sosial,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Adm/KSKPH Nganjuk Yuli Suprianto yang mewakili Kepala Perhutani KPH Nganjuk mengatakan, “Kami dari KPH Nganjuk menyambut baik dan siap mendukung program strategis nasional ini. Perhutani akan berperan aktif dalam mendukung proses perencanaan maupun proses perizinannya,” ujarnya.