BANYUWANGI BARAT, PERHUTANI (04/12/2025) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat menghadiri rapat koordinasi mitigasi bencana yang digelar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Kantor Kecamatan Glenmore, Rabu (3/12).

Kehadiran Perhutani dalam forum ini menegaskan upaya aktif perusahaan dalam menjaga kawasan hutan hulu—wilayah yang menjadi penopang penting pencegahan banjir dan longsor di Banyuwangi bagian barat.

Mewakili Administratur KPH Banyuwangi Barat, Asper Glenmore Rizki Arief Kurniawan menjelaskan bahwa seluruh pengelolaan hutan Perhutani mengacu pada sustainable forest management atau pengelolaan hutan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

“Tujuan kami adalah memastikan hutan tetap lestari dan mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuannya bagi generasi mendatang. Pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kunci menjaga keseimbangan lingkungan, manfaat ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Rizki.

Ia menegaskan komitmen Perhutani untuk mendukung langkah mitigasi yang digerakkan Pemerintah Daerah, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuwangi. “Kami siap berkolaborasi menjaga kawasan hutan hulu yang sangat menentukan kondisi hilir,” tambahnya.

Rakor tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Glenmore dan Kalibaru, perwakilan perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah desa dari Kecamatan Glenmore, Tegalsari, dan Kalibaru.

Camat Glenmore, Eko Yuliyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem di wilayah dataran tinggi Glenmore dan Kalibaru yang berpotensi memengaruhi daerah hilir seperti Sungailembu dan Sarongan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuwangi, Danang Hartanto, menjelaskan bahwa risiko banjir sangat ditentukan oleh kondisi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Pembukaan lahan tanpa kontrol meningkatkan limpasan dan sedimentasi sungai, sehingga diperlukan deteksi dini perubahan tutupan vegetasi berbasis data satelit sebagai dasar intervensi mitigasi.

Melalui rakor ini, seluruh pihak sepakat memperkuat kolaborasi lintas sektor. Perhutani menegaskan akan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan sebagai langkah penting mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan di Banyuwangi Barat. (Kom-PHT/Bwb/Eko)