Perhutani Perum Perhutani KPH Blitar Jalin Silaturahmi dengan Bupati Blitar untuk Perkuat Sinergi |

BLITAR, PERHUTANI (2/9/2024) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar, dalam upaya memperkuat hubungan dan melanjutkan sinergi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, mengadakan silaturahmi yang dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Blitar, Joko Siswantor yang didampingi jajarannya di kantor Bupati Blitar, pada Senin (02/09).

Kunjungan perdana Kepala KPH Blitar ini diterima langsung oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Achmad Cholik; Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Iwan Dwi Winarto; serta Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Bupati Blitar, Rini Syarifah, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Perhutani KPH Blitar atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Beliau berharap proses legalitas Perhutanan Sosial di Kabupaten Blitar dapat berjalan lancar sesuai harapan dan ketentuan yang berlaku.

“Kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Perhutani harus terus ditingkatkan, dan kami siap mendukung Perhutani dalam mewujudkan Blitar yang lestari,” ujar Rini Syarifah. Beliau juga menekankan pentingnya tidak adanya bangunan liar di kawasan Jalan Lintas Selatan karena ke depannya Pemkab berencana membangun rest area sebagai solusinya.

Sementara itu, Joko Siswantoro menyampaikan terima kasih kepada Bupati Blitar dan meminta dukungan dalam pengelolaan hutan. Ia berharap hubungan sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Perhutani KPH Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar semakin baik di masa mendatang.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Iwan Dwi Winarto, mengucapkan terima kasih kepada Perhutani atas dukungannya dalam program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Blitar. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin Perhutanan Sosial, termasuk menjaga aset Perhutani dan melakukan penghijauan kembali dengan menanam tanaman kehutanan. (Kom-PHT/Btr/Put)