Perhutani Perhutani dan Baznas Cilacap Launching Pemanfaatan Lahan untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat |

BANYUMAS BARAT, PERHUTANI (30/10/2025) | Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cilacap resmi meluncurkan program pemanfaatan lahan Perhutani melalui skema kerja sama sosial produktif. Kegiatan launching dilaksanakan pada Rabu (30/10) di Balai Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, berdekatan dengan lokasi lahan yang akan dimanfaatkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Administratur KPH Banyumas Barat, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Kepala Baznas Cilacap, jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap, serta tokoh agama, masyarakat, dan mitra pengelola lahan.

Dalam sambutannya, Wakil Administratur KPH Banyumas Barat, Andi Henu Susanto, menyampaikan bahwa Perhutani membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi masyarakat dalam pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan guna meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.

“Perhutani sangat mengapresiasi kolaborasi ini. Pemanfaatan lahan Perhutani untuk tanaman produktif seperti ketela, pakan ternak, maupun pengembangan UMKM merupakan bentuk nyata sinergi antara kehutanan dan pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.

Kepala Baznas Cilacap, Irvan Rahmat, menambahkan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga aktif mendorong program pemberdayaan ekonomi umat. “Melalui kerja sama ini, kami berharap para mustahik tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga dapat berperan langsung dalam kegiatan produktif yang berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Cilacap, H. Aziz Muslim, menilai sinergi antara lembaga negara seperti Perhutani dan Baznas merupakan contoh konkret dari nilai-nilai ukhuwah dan gotong royong dalam membangun masyarakat.

“Kami dari Kementerian Agama mendukung penuh inisiatif ini karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah,” ungkapnya.

Ke depan, program ini akan melibatkan masyarakat desa hutan, khususnya anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan kelompok tani, untuk mengoptimalkan potensi lahan tanpa mengganggu fungsi ekologis hutan. Acara ditutup dengan peninjauan lokasi lahan yang akan dikelola secara kolaboratif.

Dengan diluncurkannya program ini, diharapkan tercipta model pemberdayaan masyarakat desa hutan yang berbasis produktivitas dan kemandirian ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. (Kom-PHT/Byb/Twn)

Editor: Tri