Perhutani Perhutani Dukung Percepatan Pembangunan JLS yang Melintasi Kawasan Hutan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (25/10/2025) | Perum Perhutani mengikuti rapat koordinasi yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terkait Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pantai Selatan Jawa (Pansela) Ruas Banyuwangi-Jember di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, pada Jumat (24/10).

Rapat diikuti sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Perhutani yang langsung dihadiri oleh Plt. Direktur Utama (Dirut) Perum Perhutani, Natalas Anis Harjanto yang didampingi oleh Wakil Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Suratno serta Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hadmojo.

Pertemuan yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan Jalur Pansela Ruas Banyuwangi-Jember yang sempat terhenti cukup lama tersebut, dipimpin oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo.

Menurut Edy, bahwa JLS merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu, BPK turut mendukung percepatan realisasinya dengan memfasilitasi pertemuan lintas instansi. “Tujuannya agar PSN segera terwujud dan agenda pembangunan nasional bisa kita jalankan dengan baik,” terangnya.

Dia menambahkan, keberadaan JLS sangat penting karena memberi manfaat ekonomi signifikan serta mendukung kelancaran distribusi barang di jalur selatan Jawa. Pembangunan JLS di Banyuwangi sendiri mencakup total panjang 100 km dari batas Jember hingga Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang.

Dari total tersebut, masih tersisa 14,1 km yang belum terbangun, yakni terdiri atas ruas kawasan hutan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan sepanjang 6,27 km dan kawasan perkebunan Selogiri–Malangsari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 5 sepanjang 7,83 km.

Edy menjelaskan, kendala pembangunan di ruas Banyuwangi–Jember lebih banyak disebabkan faktor teknis dan kebijakan, terutama dalam tahap pelepasan aset lahan yang dilalui jalur tersebut. Menurutnya, pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS bukan hal mudah karena melibatkan banyak pihak.

Pada kesempatan tersebut Plt. Dirut Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto menyampaikan dukungannya terhadap percepatan penyelesaian pembangunan JLS atau Pansela yang melintasi kawasan hutan di wilayah Perhutani KPH Banyuwangi Selatan . “Kami mendukung akselesai percepatan pelenyelesaian JLS seperti yang disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo pada paparan diawal tadi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan harapannya agar dukungan BPK dapat mempercepat realisasi pembangunan tahap kedua JLS. Menurutnya, kehadiran jalur tersebut akan memberi dampak luas terhadap ekonomi, pariwisata, dan ketahanan pangan daerah. “Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS. Semoga bisa segera terealisasi karena itu akan berdampak positif bagi masyarakat,” kata Ipuk.

Rakor tersebut dihadiri oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhansul Khaq, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perhutani Natalas Anis Harjanto, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Embun Sari, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga M Agus Setiawan, serta Kepala Divisi SPI PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Herry Nurudin turut hadir dalam rakor tersebut. (Kom-PHT/Bws/Dik).