Perhutani Perhutani KPH Bandung Selatan Studi Banding Agroforestri Kopi di KPH Kedu Utara |

BANDUNG SELATAN, PERHUTANI (15/07/2025) | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten bersama Perhutani KPH Bandung Selatan melaksanakan kunjungan kerja studi banding pengelolaan agroforestry kopi ke Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, Divisi Regional Jawa Tengah, pada Kamis (10/07).

Dari Divisi Regional Jawa Barat dan Banten hadir Kepala Seksi Utama Agroforestry beserta jajaran, sedangkan dari KPH Bandung Selatan hadir Administratur Lily Kurnia Asih bersama jajaran.

Administratur KPH Kedu Utara, Maria Endah Ambarwati, menyambut langsung rombongan kunjungan. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan panen kopi di KPH Kedu Utara melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) serta masyarakat desa hutan melalui sistem bagi hasil dalam bentuk kopi fisik.

Perhutani KPH Kedu Utara membuka ruang untuk berbagi praktik ini agar dapat menjadi inspirasi bagi KPH lain dalam mengembangkan hasil hutan bukan kayu secara partisipatif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi petani hutan.

Administratur KPH Bandung Selatan, Lily Kurnia Asih, menyampaikan terima kasih atas sambutan jajaran KPH Kedu Utara. Ia mengatakan bahwa pihaknya mempelajari dan mengadopsi sistem bagi hasil agroforestri kopi dalam bentuk natura yang telah diterapkan di KPH Kedu Utara sejak tahun 2000. Diharapkan antar-KPH dapat saling mengadopsi kelebihan masing-masing sistem, baik dari segi efisiensi, nilai tambah, maupun pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

“Di sini banyak praktik positif yang bisa dipetik dan diadopsi, khususnya oleh KPH penghasil kopi di wilayah Divisi Regional Jawa Barat dan Banten seperti KPH Bandung Selatan,” ujarnya.

Ketua LMDH Argo Sejahtera Desa Kemuning, Kusmianto, juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi tuan rumah kunjungan kerja ini. Ia berharap praktik agroforestri kopi yang dijalankan dapat menjadi inspirasi dan bahan pembelajaran bersama, khususnya dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengganggu fungsi konservasi hutan. (Kom-PHT/Bds/Uje)