BANYUWANGI BARAT, PERHUTANI (28/02/2026) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat mengikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan tema “Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemanfaatan Lahan HGU bagi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pola Kemitraan sebagai Bentuk Dukungan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Berkelanjutan.” Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Vasa Hotel Surabaya, pada Kamis (26/2).

Seminar ini menghadirkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rektor Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, para Bupati se-Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur, Kepala BPN se-Jawa Timur, serta seluruh Administratur Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. Dr. R. Rendra Jatna, menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai pengacara negara dan mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan agraria.

“Pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) harus dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui pola kemitraan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan dan pendampingan hukum oleh Kejaksaan merupakan langkah preventif untuk meminimalisasi potensi sengketa maupun penyimpangan dalam pengelolaan lahan. Hal tersebut sekaligus memastikan bahwa program ketahanan pangan berjalan selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum.

Administratur KPH Banyuwangi Barat, Muklisin, menyampaikan bahwa Perhutani mendukung penuh langkah Pemerintah dan Kejaksaan dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Berkelanjutan, khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berbasis kemitraan.

“Perhutani siap mengimplementasikan program tersebut hingga ke tingkat tapak di lapangan, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan seiring dengan pengelolaan hutan lestari yang kami jalankan,” tegasnya.

Melalui partisipasi dalam forum strategis ini, Perhutani KPH Banyuwangi Barat berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya agraria dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Kom-PHT/BWB/Eko)