Perhutani Perhutani KPH Lawu Ds Gelar Opening Meeting Audit Internal PHL 2026 |

LAWU DS, PERHUTANI (10/02/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds bersama Tim Internal Audit Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Divisi Regional Jawa Timur melaksanakan opening meeting Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Tahun 2026 tahapan awal evaluasi tata kelola pengelolaan hutan di wilayah KPH Lawu Ds. bertempat di aula Gunung Lawu, Senin (10/02).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Administratur Ponorogo–Pacitan (PoPa), Choirul Huda, Wakil Administratur Lawu Lereng Wilis (LLw) Budi Prihartono, Kepala Seksi Utama Kesisteman Divisi Regional Jawa Timur Inugroho Sigit Raharjo, tim auditor bidang prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan Verifikasi Legalitas dan Hasil Hutan (VLHH), serta jajaran pejabat struktural lingkup KPH Lawu Ds.

Administratur KPH Lawu Ds melalui Wakil Administratur Ponorogo–Pacitan, Choirul Huda, menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim auditor internal serta menegaskan kesiapan KPH Lawu Ds mendukung pelaksanaan audit dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Ia menjelaskan bahwa audit internal PHL bertujuan memastikan seluruh praktik pengelolaan hutan telah memenuhi standar legalitas, ekologi, sosial, dan ekonomi serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, Kepala Seksi Utama Kesisteman Divisi Regional Jawa Timur, Inugroho Sigit Raharjo, menyampaikan bahwa audit internal PHL dilaksanakan oleh lima auditor yang terdiri dari auditor bidang prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLHH, yang berlangsung selama tiga hari mulai 9 hingga 11 Februari 2026. Audit ini bertujuan menilai kesiapan Perhutani dalam menghadapi audit eksternal serta mengawal penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) melalui Penilaian Kinerja PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

Dalam pelaksanaannya, tim auditor melakukan penilaian dokumen perencanaan, realisasi, standar operasional prosedur (SOP), serta dokumen pendukung lainnya, disertai wawancara dan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan implementasi, sehingga terwujud pengelolaan hutan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (Kom-PHT/Lwds/Ek)