Perhutani Perhutani KPH Madiun Perkuat Upaya Perlindungan Aset bersama BPN Madiun |

MADIUN, PERHUTANI (18/06/2025) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun guna dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap aset milik Perhutani KPH Madiun, bertempat di Kantor BPN Kota Madiun jalan Dr. Sutomo No.11 Madiun, Rabu (18/6).

Kedatangan Administratur/KKPH Madiun Panca Putra M. Sihite bersama KSS Sarana Prasarana, Optimalisasi Aset, dan IT serta KSS Hukum, Kepatuhan, Agraria, dan Komunikasi Perusahaan diterima secara langsung oleh Kepala BPN Kota Madiun Triawan Saleh.

Dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan, KPH Madiun bersama BPN Madiun menyatakan komitmennya untuk saling mendukung pelaksanaan berbagai program strategis, khususnya yang berhubungan dengan pertanahan atau agraria.

Administratur/KKPH Madiun, Panca Putra M. Sihite, menyampaikan bahwa Perhutani KPH Madiun memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang cukup banyak di wilayah Kota Madiun. Dengan pesatnya perkembangan Pembangunan kota menimbulkan adanya oknum yang berupaya untuk menggunakan ataupun memanfaatkan aset tersebut tanpa sepengetahuan Perhutani.

“Sebetulnya Perhutani KPH Madiun sudah memiliki sertifikat resmi yang menyatakan kepemilikan aset, namun kami tetap membutuhkan dukungan dari BPN Madiun untuk memberi kepastian atas batas-batas lahan ataupun bangunan tersebut guna melindungi aset-aset kami dari upaya penyerobotan, pendudukan, ataupun perampasan oleh pihak lain,” ujar Panca.

Sementara itu Kepala BPN Kota Madiun, Triawan Saleh menyambut baik kedatangan Perhutani dan menyatakan komitmennya mendukung perlindungan atas legalitas aset berupa tanah dan bangunan milik KPH Madiun yang berada di Kota Madiun.

“Saya setuju bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program kerja. Kami di BPN juga dituntut untuk menuntaskan program sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia yang dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah bagi seluruh masyarakat, sehingga kunjungan dari KPH Madiun ini selaras dengan program tersebut.” terangnya. (Kom-PHT/Mdn/Adl)