Perhutani Perhutani Bersama KemenLHK Monev SIPUHH di Madiun |

LAWU DS, PERHUTANI (01/12/2022) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu DS menggelar pertemuan dan Rekonsiliasi Data Sistem Informasi Perizinan Usaha Hasil Hutan (SIPUHH) Kayu, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) di Aula Gunung Lawu Kantor Perhutani Lawu DS, Madiun, Kamis (01/12).

Dalam pertemuan itu selain dihadiri Administratur KPH Lawu Ds, Loesy Triana, Kepala Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil hutan KemenLHK Komarudin, Kepala Departemen Produksi kayu, Bambang Cahyo Purnomo, serta jajaran Operator Admin SIPUHH KPH, SIPUHH TPK Lingkup Divre Jatim dan Operator Admin SIPUHH Jawa Tengah.

Administratur KPH Lawu Ds, Loesy Triana menyampaikan, apresiasinya atas terselengaranya SIPUHH yang di hadiri Kementerian LHK. “Hal ini penting karena nantinya mempengaruhi legalitas kayu yang diproduksi sampai dengan alur penjualan hingga angkutannya. Semoga dengan sistem SIPUHH bisa menjadikan produksi Perhutani bisa semakin diakui pasar luar negeri,” tutup Loesy.

Sementara itu, Kepala Pengendali Ekosistem Hutan, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil hutan KemenLHK, Komarudin menjelaskan, bahwa KemenLHK saat ini terus mendorong pengembangan sistem informasi dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan yang bertujuan untuk mempermudah pencatatan yang konsisten dari hulu hingga hilir, jelasnya.

“Saat ini sistem informasi memang terus dikembangkan, salah satunya SIPUHH ini. SIPUHH telah menjadi sumber informasi yang dipercaya oleh pihak luar karena dianggap memberikan data yang konsisten dan menggambarkan penatausahaan kayu yang jelas,“ ujar Komarudin.

“Meskipun SIPUHH telah menjadi sumber informasi yang paling dipercaya terkait penatausahaan hutan, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan dalam penerapannya,” katanya.

“Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi seperti ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kami, untuk melakukan pengembangan sistem agar lebih fleksibel,“ tutup Komarudin

Terpisah, Kepala Departemen Produksi kayu, Bambang Cahyo Purnomo menyatakan, “Kita berharap ke-depan dari hasil evaluasi maupun rekonsiliasi bisa menambah wawasan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di tahun 2022, sehingga di tahun 2023 bisa lebih baik dalam hal input data, serta menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan yang ada. Sekali lagi mari kita minimalisir human error,” tutupnya. (Kom-Pht/Lwuds/Eko)