Perhutani Perhutani Pasuruan Sambut Pemeriksaan BPK, Pastikan Tata Kelola Aset Sesuai Aturan |

PASURUAN, PERHUTANI (20/09/2025) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam rangka pemeriksaan kinerja triwulan III tahun 2025 terkait pengelolaan wisata dan peningkatan daya saing perusahaan yang dilaksanakan pada Kamis, (18/9).

Kunjungan tersebut berlangsung di wilayah kerja KPH Pasuruan dengan agenda verifikasi lapangan pada dua objek wisata, yakni Taman Safari II Prigen dan Aone Trawas. Tim BPK melakukan pengecekan untuk memastikan kesesuaian aset yang tercatat dengan kondisi nyata di lapangan, meliputi lahan, bangunan, serta sarana dan prasarana pendukung wisata.

Administratur Perhutani KPH Pasuruan, Ivan Cahyo Susanto, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan tim BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Ia menegaskan bahwa Perhutani tidak hanya berfokus pada pengelolaan wisata, tetapi juga tetap mengedepankan aspek kelestarian hutan dan keberlanjutan ekosistem.

“Perhutani mendukung penuh proses pemeriksaan fisik ini. Kami selalu berkomitmen menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan seluruh aset yang dikelola tercatat dengan baik, jelas, dan sesuai aturan. Harapan kami, hasil pemeriksaan ini dapat memperkuat tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Ivan.

Menurutnya, pemeriksaan ini juga menjadi momentum penting bagi Perhutani untuk terus memperbaiki tata kelola wisata dan memperkuat daya saing. Dengan adanya verifikasi dari BPK, diharapkan seluruh proses pengelolaan wisata di bawah KPH Pasuruan dapat berjalan lebih profesional, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, perwakilan BPK RI, Yuliana Wardani, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Perhutani dalam mendukung proses pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas BPK untuk memastikan pengelolaan aset BUMN berjalan sesuai aturan dan standar akuntansi.

“Kami melihat Perhutani cukup kooperatif dan terbuka sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar. Harapan kami, sinergi ini terus terjaga demi mewujudkan pengelolaan aset negara yang lebih baik dan transparan, sekaligus tetap mengedepankan kelestarian hutan serta terjaganya ekosistem. Dengan begitu, hasil pengelolaan hutan tidak hanya dinikmati saat ini, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang,” ungkapnya. (Kom-PHT/Psu/Fas)