Perhutani Perhutani–Pemkab Banyuwangi Perkuat Kondusivitas Percepatan Pembangunan JLS |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (19/12/2025) | Dalam rangka menjaga kondusivitas dan mendukung percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan menggelar silaturahmi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan tokoh masyarakat Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru. Kegiatan ini dilaksanakan pascapenataan batas Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan JLS, bertempat di Sekretariat LMDH Rimba Lestari, Kamis (18/12).

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hadmojo melalui KSS Hukum, Kepatuhan, Agraria dan Komunikasi Perusahaan Didik Nurcahyo menjelaskan bahwa pembangunan JLS pada kawasan hutan petak 1a dan 1g RPH Malangsari BKPH Genteng telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tahapan penataan batas telah dilaksanakan dan memerlukan dukungan serta kondusivitas seluruh pihak, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, LMDH, dan tokoh masyarakat.

“Perhutani berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga pal batas yang telah terpasang agar tetap aman dan tidak bergeser, sehingga proses lanjutan pembangunan JLS dapat berjalan lancar. JLS akan menjadi akses alternatif yang strategis untuk mengurai kemacetan, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Perhutani mendukung penuh percepatan realisasi proyek strategis nasional ini,” tegasnya.

Kepala Subbagian Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Sururudin Achmad menyampaikan apresiasi kepada Perhutani, LMDH, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan penataan batas PPKH JLS. Menurutnya, JLS akan menjadi jalur transportasi penting yang meningkatkan konektivitas wilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ketua LMDH Rimba Lestari, H. Syamsul, menyatakan kesiapan pihaknya bersama petani hutan untuk menjaga kondusivitas pascapemasangan pal batas serta mendukung pelaksanaan inventarisasi tegakan. Ia berharap pembangunan JLS dapat mempermudah akses distribusi hasil pertanian dan memberikan kompensasi yang adil bagi petani hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tokoh masyarakat Desa Kebonrejo sekaligus anggota DPRD Banyuwangi, Abdul Ghofur, menegaskan komitmen masyarakat untuk mendukung penuh pembangunan JLS. Ia menyatakan kesiapan masyarakat menjaga keamanan dan keberadaan pal batas demi kelancaran proyek JLS yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. (Kom-PHT/Bws/Dik)