KEDU UTARA, PERHUTANI (26/11/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, terus memperkuat hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah melalui kegiatan koordinasi resmi yang digelar di ruang pertemuan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Wonosobo, pada Jumat (21/11). Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yaitu perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonosobo.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen Perhutani, perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, serta perwakilan BPBD. Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada evaluasi kerja sama sebelumnya serta penyelarasan kembali beberapa poin teknis agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan terkini.
Wakil Administratur KPH Kedu Utara, Cecep Gusdiana, menyampaikan bahwa perpanjangan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, menjadi langkah penting untuk memperkuat keberlanjutan berbagai program kolaboratif, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, hingga sinergi dalam pengembangan wisata alam. Ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut perlu diperbarui agar dapat berjalan lebih efektif.
“Perpanjangan MoU ini merupakan bagian dari upaya kami memperkuat sinergisitas dengan pemerintah daerah. Banyak program yang sudah berjalan baik, dan melalui pembaruan dokumen ini kami ingin memastikan bahwa kerja sama ke depan semakin terarah, adaptif, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Cecep.
Selain MoU dengan pemerintah daerah, pertemuan juga membahas PKS antara Perhutani dan BPBD Wonosobo, yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di kawasan hutan, termasuk mitigasi longsor, kebakaran hutan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. PKS ini dinilai sangat penting mengingat kondisi geografis Wonosobo yang rawan bencana, terutama saat musim penghujan.
Kepala Pelaksana BPBD Wonosobo, Sumekto Hendro, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Perhutani dalam memperkuat kolaborasi di bidang kebencanaan. Ia menekankan bahwa kerja sama ini akan memperkuat koordinasi di lapangan, termasuk dalam patroli gabungan, pelatihan relawan siaga bencana, serta penyusunan peta kerawanan bencana di wilayah hutan.
“Kami menyambut baik adanya pembahasan PKS ini. Sinergi dengan Perhutani sangat dibutuhkan karena banyak titik rawan bencana berada di kawasan hutan. Harapannya, kerja sama ini akan membuat penanggulangan bencana lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” jelasnya.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pasal yang memerlukan penyesuaian baik dalam draf perpanjangan MoU maupun PKS. Kedua pihak sepakat untuk melakukan penyempurnaan lanjutan sebelum dokumen final ditetapkan.
Melalui forum koordinasi ini, Perhutani bersama Pemerintah Kabupaten dan BPBD Wonosobo menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta memperkuat pelayanan bagi masyarakat secara berkelanjutan. (Kom-PHT/Kdu/Nurul)
Editor: Tri
Copyright © 2025