BANDUNG UTARA, PERHUTANI (04/11/2022) Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Wilayah Wisata Giri Wening, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cikole, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lembang dan kawasan hutan penyangganya yang masuk wilayah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara, Jum’at (04/11).

Hadir dan menerima kunjungan tersebut Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Asep Dedi Mulyadi didampingi Plt. Administratur KPH Bandung Utara Dadan Wachu Wardhana beserta jajaran, Bupati Kabupaten Bandung Barat yang diwakilkan, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kidang Jaya dan undangan lainya. Kegiatan tersebut merupakan agenda kunjungan kerja Spesipik Komisi IV DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 Kabupaten Bandung Barat

Kepala Devisiregional Jabar dan Banten mengatakan pihaknya mengapresiasi serta berterima kasih kepada komisi IV DPR RI yang sudah melaksanakan kunjungan kerja ke kawasan hutan Bandung Utara. Kunjungan tersebut diharapkan bisa menambah energi positif untuk bersama-sama menjaga pelestarian hutan terangnya.

Sementara Plt. Administratur KPH Bandung Utara, Dadan Wachu Wardhana mengatakan, bahwa pihaknya sangat berterimakasih kepada anggota komisi IV DPR RI atas kunjungannya ke KPH Bandung Utara.

“Kunjungan kerja Spesifik anggota komisi IV DPR RI ini telah membuka ruang serta akses sehingga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dapat lebih berdaya dan seperti yang diharapkan oleh Perhutani masyarakat akan lebih sejahtera, kehadiran Komisi IV DPR RI ini juga dapat menjembatani masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sehingga dapat terhubung dengan stakeholder lainnya guna memperlancar apa yang menjadi harapan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mereka, “Ungkapnya.

Spesifik Anggota komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyampaikan kegiatan kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau serta menyerap aspirasi terkait kebutuhan serta peningkatan kesejahtera masyarakat petani penerima manfaat perhutanan sosial.

“Saya kira banyak yang dapat disingkronkan secara bersama- sama antara fungsi hutan dengan fungsi ekonomi masyarakat yang ada disekitarnya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah pendampingan yang harus terus dilakukan sehingga kami pun mengusulkan agar dilibatkan konsultan pendampingan, karna tidak mudah bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan pariwisata sendiri jadi perlu kiranya ada konsultan pendampingan” Pungkasnya. (Kom-PHT/Bdu/Dan)