Perhutani Perhutani Terima Kunjungan Kejari Bondowoso dan Kepala ATR/BPN Perkuat Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Hukum |

BONDOWOSO, PERHUTANI (14/08/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso meningkatkan sinergi dengan Kejaksaan Negeri dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bondowoso untuk mendorong kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Sinergi ini ditandai dengan kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Dzakiyul Fikri, dan Kepala ATR/BPN Bondowoso, Zubaidi ke Kantor Perhutani KPH Bondowoso, yang diterima langsung oleh Kepala KPH Bondowoso, Misbakhul Munir pada Kamis (14/8).

Kepala Perhutani KPH Bondowoso Misbakhul Munir mengatakan, bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi Perhutani dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso dalam pengelolaan hutan berbasis hukum.

Menurutnya, Perhutani hadir bukan hanya sebagai pengelola kawasan hutan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat untuk membangun kesejahteraan bersama. “Kami ingin hutan tetap lestari, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai bentuk kerja sama seperti agroforestry, pengembangan wisata, dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan sistem by name, by address, by object sebagai langkah strategis untuk memastikan pemerataan luasan lahan kerja sama dengan masyarakat. Metode ini memungkinkan data pengelolaan hutan tercatat secara rinci, mulai dari siapa yang terlibat, lokasi kerja sama, hingga objek yang dikelola, pungkasnya.

Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri, menyampaikan apresiasi kepada Perhutani yang siap bekerja sama dalam memberikan pembinaan hukum kepada masyarakat sekitar hutan. “Informasi dari Perhutani sangat kami butuhkan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi dan manfaat hutan sesuai peraturan, sehingga tidak terjadi gesekan di lapangan,” ujarnya.

Sementara Kepala ATR/BPN Bondowoso, Zubaidi, menegaskan kesiapannya membantu proses pemetaan (plotting) objek kerja sama antara Perhutani dan masyarakat. “Dengan pemetaan yang jelas, tidak akan terjadi saling klaim dalam pengelolaan kawasan hutan,” katanya. (Kom-PHT/Bdo/Mam)

Editor : Lra