Perhutani Sinergi Perhutani dan Stakeholder Bahas Perlindungan Kawasan Hutan di Jawa Barat |

BANDUNG, PERHUTANI (25/06/2025) | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten (Divre Janten) menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian kawasan hutan di Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Perhutani Divre Janten, Bandung, pada Senin (23/06).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Perhutani Divre Janten, Yudha Suswardhanto, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana. Turut hadir pula perwakilan dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, BBKSDA Jawa Barat, serta pihak swasta dan mitra konservasi, termasuk Artha Graha Group.

Dalam kegiatan ini, para pihak membahas strategi perlindungan flora dan fauna serta penguatan fungsi kawasan hutan di wilayah Gunung Wayang, Gunung Sanggabuana, dan Gunung Cikuray. Selain itu, turut dibahas skema kerja sama pengelolaan kawasan hutan berbasis nilai ekonomi karbon sebagai salah satu upaya mewujudkan kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Kepala Divre Janten, Yudha Suswardhanto, menyampaikan bahwa Perhutani siap mendukung program pelestarian dan penguatan fungsi hutan, terutama dalam konteks kolaborasi multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat.

“Perhutani sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dalam upaya perlindungan kawasan hutan. Dengan sinergi yang kuat antarinstansi dan stakeholder, kita dapat menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui skema seperti nilai ekonomi karbon dan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam menjaga kelestarian hutan di Jawa Barat. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan langkah-langkah strategis kepada pemerintah pusat untuk mendukung perlindungan kawasan hutan prioritas.

Rapat ini juga menghasilkan kesepakatan pembentukan tim kerja lintas instansi untuk menyusun rencana tindak lanjut serta penjadwalan kunjungan lapangan ke kawasan hutan yang menjadi fokus pembahasan. (Kom-PHT/DivreJanten/Ga)