Perhutani Sukseskan Ketahanan Pangan, Perhutani Banten Bersama LMDH Kerjasama Tanaman Agroforestry |

BANTEN, PERHUTANI (03/11/2021) | Dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan Nasional, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Mukti lakukan kerjasama tanaman agroforestry jagung varietas NK 212, bertempat di Aula KPH Banten, Selasa (02/11).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Administratur KPH Banten Noor Rochman beserta jajaran, Perwakilan LMDH Giri Mukti Desa Bulakan, LMDH Wana Tani Gerlap Desa Gunung Kendeng, LMDH Rimba Lestari Mulya Desa Ciginggang, dan LMDH Mukti Jaya Desa Kramat Jaya.

Dalam sambutannya Noor Rochman menyampaikan bahwa dalam mendukung program Pemerintah untuk Ketahanan Pangan Nasional, Perhutani bersama LMDH sebagai Mitra dalam pengelolaan kawasan Hutan Pangkuan Desa (HPD) berencana melakukan penanaman agroforestry jenis Jagung pada Tahun 2021 seluas 610,91 Ha di 35 petak yang ada di wilayah KPH Banten.

“Semoga dengan adanya rencana tanaman agroforestry jenis jagung ini, bisa mendukung program Pemerintah untuk Ketahanan Pangan Nasional khususnya di Provinsi Banten,” ujarnya.

Noor menambahkan bahwa rencana tanaman agroforestry tersebut melibatkan 4 LMDH dan 407 penggarap, dengan kebutuhan benih sebanyak 15 Kg/ ha, rencana produktivitas produksi 5 ton/ ha serta usia tanam rata-rata 90 hari.

“Adapun untuk offtaker bekerja sama dengan PT Digital Membangun Negeri dengan harga jual Rp 4.200,-/Kg,” terangnya.

Sementara itu Ketua LMDH Giri Mukti, Wawan mengucapkan terima kasih kepada Perum Perhutani KPH Banten atas sinergitas yang terjalin dalam rangka mendukung program Pemerintah tersebut.

“Selain bekerja sama dengan Perhutani, LMDH juga sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kota Serang yang sekaligus merupakan anggota Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi) dalam melakukan pendampingan kepada para petani yang menggarap di kawasan hutan. Kami berharap program tanaman agroforestry ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah Provinsi Banten,” pungkasnya. (Kom-PHT /Btn/HJ)