Perhutani Survei TJSL Kampung Eduwisata Kalipepe-Tempel: Solusi Cerdas Atasi Kawasan Kumuh dan Bangun Destinasi Berkelanjutan |

SURAKARTA, PERHUTANI (28/05/2025) | Kelurahan Banyuanyar di Surakarta menghadapi tantangan serius dengan adanya kawasan kumuh seluas 6,49 hektare di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalipepe. Ancaman banjir dan kerusakan lingkungan akibat erosi mendorong warga dan pemerintah setempat menginisiasi transformasi melalui Rintisan Kampung Eduwisata Kalipepe-Tempel. Program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki lingkungan, tetapi juga menciptakan destinasi wisata edukatif yang memberdayakan masyarakat. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) pada Selasa (27/05) melakukan survey Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada lokasi tersebut.

Administratur KPH Surakarta, Ronny Merdyanto, menyatakan dukungan penuh melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). “Perhutani berkomitmen mendukung penghijauan dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Kalipepe memiliki potensi besar jika dikelola secara kolaboratif,” ujarnya. Bantuan sarana infrastruktur dan penghijauan diharapkan mampu mengembalikan fungsi ekologis DAS sekaligus meningkatkan ekonomi warga.

Lurah Banyuanyar, Legiyanto, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam program ini. “Dari Kampung Tangguh hingga Mandiri Pangan, warga telah membuktikan kemampuan mereka berkolaborasi. Eduwisata Kalipepe adalah langkah strategis untuk mengubah kawasan kumuh menjadi destinasi berkelanjutan. Dukungan dari Perhutani sangat dibutuhkan untuk keberhasilan rencana ini, selain dari Pemuda Tangguh, akademisi (UNS), dan TNI-Polri”, jelasnya.

Tim Survei TJSL dari Perhutani KPH Surakarta yaitu Kepala Seksi Madya Keuangan, SDM, Umum dan IT, Dionysius Andi Pradana Putra, beserta staf menjelaskan bahwa dengan keseluruhan anggaran Rp403 juta yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, kuliner, dan penghijauan, Kampung Eduwisata Kalipepe-Tempel diharapkan menjadi contoh pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Inisiatif ini tidak hanya menyelamatkan DAS dari kerusakan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan wisata edukasi pertanian lahan terbatas. Kolaborasi multistakeholder membuktikan bahwa masalah kumuh bisa diubah menjadi peluang dengan pendekatan kreatif dan berkelanjutan. (Kom-PHT/Ska/Mar)

Editor: Tri