Perhutani Perhutani KPH Tuban Ikut Hadiri Rapat Koordinasi Revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong |

TUBAN, PERHUTANI (12/06/2024) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban turut berpartisipasi dalam rapat koordinasi tindak lanjut Revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan, yang digelar Rabu (12/6). Rapat yang bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk jajaran Perhutani KPH Tuban, Komandan Pangkalan Utama TNI AL V, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perikanan, PT. Pelindo, Cabang Dinas Kehutanan (CDK), Kepala Kantor Kesyahbandaran, Forkompincam Kecamatan Brondong, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai program revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang diharapkan mampu menjadi pelabuhan yang membawa dampak kemajuan bagi warga sekitar dan Kabupaten Lamongan. Selain itu, dibahas juga rencana pembangunan waduk air di Desa Tlogo Retno, Kecamatan Brondong, untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih bagi masyarakat setempat.

Kepala Perhutani KPH Tuban, Bayu Nugroho, yang hadir bersama Wakil Kepala KPH Tuban Timur dan Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, menyatakan bahwa Perhutani mendukung penuh program revitalisasi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa semua pembangunan di luar sektor kehutanan di kawasan hutan harus mengacu pada Peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

“Mengingat beberapa lokasi program revitalisasi dan pembangunan waduk tersebut berada di kawasan hutan yang termasuk dalam wilayah kerja Perhutani KPH Tuban, koordinasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan semua kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan, mengungkapkan harapannya bahwa hasil dari rapat koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antar instansi untuk mencapai kesuksesan program kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan di tahun 2024. “Tujuan akhir dari semua koordinasi ini adalah kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di Kabupaten Lamongan,” tutupnya.

Hadirnya berbagai pihak dalam rapat ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan hutan. (Kom-PHT/Tbn/Yuli)