Perhutani Perhutani Bersama CDK VII Gelar Bintek Masyarakat Mitra Polhut |

BANYUMAS TIMUR, PERHUTANI (24/02/2023) | Bertempat di Lingkungan Wisata Goa Lawa, Wilayah Desa Siwarak Kabupaten Purbalingga, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur mengadakan Bimbingan Teknis Pembinaan Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MPP) bersama Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII yang diikuti oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari sejak Rabu hingga Jumat, 22 – 24 Februari 2023, Jumat (24/02).

Adapun materi dalam Bimtek yang disampaikan antara lain peran MMP dalam pengamanan dan perlindungan hutan, pengelolaan jasa lingkungan pada lahan hutan, penegakan hukum terhadap pelaku gangguan keamanan hutan, pemanfaatan lahan hutan dengan budidaya tanaman bawah tegakan, antisipasi dan penanggulangan Karhutla, mitigasi bencana, kebijakan dan anggaran pembangunan kehutanan di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta dinamika kelompok masyarakat Mitra Polhut.

Administratur KPH Banyumas Timur melalui wakilnya Hari Dwi Hutanto mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah Wilayah VII beserta jajarannya telah mengadakan bimbingan teknis kepada LMDH dalam wilayah kabupaten Purbalingga. “Dengan adanya bimbingan teknis MMP, diharapkan masyarakat sekitar hutan yang sudah bermitra dengan Perum Perhutani supaya ikut mengamankan hutan agar kawasan hutan baik kawasan hutan lindung maupun produksi tetap lestari sesuai fungsi dan manfaatnya sehingga tidak dirusak oleh orang – orang yang tidak bertanggungjawab,” tuturnya.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah Wilayah VII, Dwi Haryanto menyampaikan bahwa peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan ada dalam Undang – Undang Kehutanan. “Pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan dan memfasilitasi dalam perlindungan hutan salah satunya melalui pembentukan dan pembinaan masyarakat Mitra Polhut, Masyarakat Peduli Api dan sebagainya. Setelah membentuk, perlu dibina dan difungsikan serta perlu adanya koordinasi antara Pemda dengan pengelola hutan Produksi dan Hutan Lindung yaitu Perum Perhutani,” ujarnya. (Kom-PHT/Byt/Rhm)

Editor : Aas