Dok.Kom-PHT/PRG @2014

Dok.Kom-PHT/PRG @2014

PARENGAN – PERHUTANI (3/12) |Perhutani Rayon I Divisi Regional Jawa Timur menyelenggarakan forum lintas pihak dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD)mengenai sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Mliwis Mukti Hall, Griya Dharma Kusuma Bojonegoro. Selasa (2/12).

Forum diskusi dalam upaya  membangun kesepahaman internal maupun dengan para pemangku kepentingan tersebut mengangkat tema  “Revitalisasi PHBM – Hutan Lestari Rakyat Mukti Bukan Hanya Mimpi”.

Acara dihadiri segenap Administratur Rayon I, masing-masing menyertakan Wakil Adm., perwakilan LMDH, KMDH, TPM, dan Kader Motivator. Peserta dari Pemkab Bojonegoro terdiri dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Bagian Perekonomian Setda. Adapun dari Pemkab Tuban dihadiri oleh Dinas Pertanian, Dinas Perekonomian dan Pariwisata.

Hadir pula Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Kepala Biro Perlindungan SDH, dan Kepala Biro Pembinaan SDH Divre Jatim. Bersama pejabat Divre Jatim tersebut hadir pula Ketua Forkum LMDH Jawa Timur.

Acara diskusi sengaja diformat secara informal dengan dimoderatori oleh Adm. Perhutani Parengan, Daniel B. Cahyono. Agar tak menjenuhkan, sesekali tensi diskusi diturunkan dengan selingan musik oleh Alaska Akustik dari Perhutani  Bojonegoro. Dengan begitu diskusi bisa mengalir ringan namun tetap tidak kehilangan bobot materinya. Terbukti, meskipun berlangsung selama hampir lima jam peserta tetap bergairah untuk saling bertukar pemikiran.

Pada sesi awal peserta diajak oleh moderator untuk saling berbagi pemahaman tentang PHBM serta arti penting hutan Jawa. Kemudian dilanjutkan dengan sesi menggali persoalan-persoalan di seputar implementasi PHBM.

Pada sesi akhir moderator mengajak peserta untuk merefleksikan hasil diskusi. Banyak hal tergali melalu forum diskusi tersebut. Setidaknya telah tumbuh kesadaran bersama bahwa untuk menjawab berbagai persoalan kelestarian sumberdaya hutan dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan revitalisasi terhadap PHBM sebagai sistem kelola hutan.

Internalisasi dan sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan karena saat ini dirasakan pemahaman internal dan eksternal masih sangat rendah meski sistem PHBM sudah berusia 13 tahun. Padahal diakui bahwa apabila PHBM diimplementasikan dengan benar dan konsisten maka kelestarian sumberdaya hutan dan kemakmuran masyarakat desa hutan dapat diwujudkan secara simultan. 

Disadari bersama oleh segenap peserta diskusi, bahwa kelola hutan di pulau Jawa makin lama semakin kompleks persoalannya seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, bahkan teknologi. Pemerintah pun sudah dengan tegas menyatakan untuk melakukan keberpihakan pada kepentingan masyarakat miskin serta fokus pada kedaulatan pangan.

Dalam situasi seperti itu maka implementasi PHBM secara konsisten adalah sebuah keniscayaan. PHBM adalah sistem yang paling masuk akal untuk mengelola SDH di Jawa dan karenanya mulai saat ini harus tumbuh kesadaran untuk merevitalisasi sistem PHBM. Kesadaran yang bersifat menyeluruh baik pada jajaran interneal maupun para pemangku kepentingan lainnya.   (Kom-PHT/PRG/Hms)

Editor  : Dadang K Rizal

@copyright 2014