SUKABUMI, PERHUTANI (22/08/2025) | Peninjauan lapangan dilakukan untuk mengevaluasi kondisi aktual kawasan hutan yang akan dikelola melalui skema Perhutanan Sosial. Kegiatan ini mencakup identifikasi potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat setempat. Tim dari Perhutani KPH Sukabumi, Balai Perhutanan Sosial (PS) Bogor, dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III berdiskusi langsung dengan kelompok tani hutan dan pemangku kepentingan lokal untuk memastikan rencana pengelolaan yang inklusif dan sesuai kondisi lapangan, Kamis (21/08).
Yoga Sugama KSS PSDH, bersama Jojon Rihana KSS Perencanaan, mewakili Administratur KPH Sukabumi, menyatakan bahwa kolaborasi antar instansi sangat penting untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) yang akurat dan implementatif. “Dengan pendampingan dari Balai PS Bogor dan Dinas Kehutanan, kami berkomitmen menyusun rencana yang tidak hanya mendukung kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Balai PS Bogor, Heru Setiawan, menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKPS. “Melibatkan masyarakat sejak awal akan memastikan program Perhutanan Sosial benar-benar menjawab kebutuhan mereka sekaligus menjaga ekosistem hutan,” jelasnya.
Deny Rayaguna, Penyuluh Kehutanan Ahli Madya yang mewakili Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Sukabumi, menegaskan bahwa Perhutanan Sosial bukan hanya tentang pemberian akses, tetapi juga tentang pembangunan keberlanjutan. “Melalui RKPS yang inklusif ini, kami yakin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan dapat berjalan beriringan,” katanya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam membangun sinergi antara pemerintah, Perhutani, dan masyarakat desa hutan. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan pengelolaan hutan dapat memberikan manfaat optimal sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem. (Kom-PHT/SMI/Chen)
Editor : EM
Copyright © 2025