Surabaya (beritajatim.com) – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III ditetapkan sebagai salah satu dari 10 BUMN paling transparan oleh Komisi Informasi Pusat.
Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono di hadapan Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12). Penetapan diberikan oleh Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penganugerahan Keterbukaan Informasi Tahun 2015 bagi badan publik di Indonesia.
“Ini tahun kelima kami (Komisi Informasi Pusat-red) melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk melihat ketaatan mereka dalam menjalankan amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008,” jelas Abdulhamid.
Pada tahun ini, Komisi Informasi Pusat memberikan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap 7 badan publik yakni Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik Nasional.
“Ada 386 badan publik yang ikut dalam proses penilaian tahun ini atau sekitar 47% dari total badan publik yang ada. Artinya belum ada setengahnya. Ini yang harus kita pacu lagi,” tambahnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyebutkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Hal tersebut sejalan dengan nawacita yang diusung oleh pemerintahan Jokowi-JK.
“Sudah saatnya kita menjalankan pemerintahan yang efektif, bersih, demokratis dan terpercaya, karena saat ini sorotan publik tak dapat dihindarkan lagi,” ujar Rudi.
Sementara itu, Presiden Jokowi memberikan apresiasi terhadap badan publik yang sudah menjalankan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik. Presiden mengungkapkan untuk memperoleh kepercayaan publik dibutuhkan semangat untuk membenahi setiap lini kerja agar dapat berjalan dengan baik dan transparan.
“Bukan hanya manusianya saja yang dibenahi, namun sistem untuk pendukungnya juga harus dibenahi. Saat ini bukan jamannya lagi untuk ditutup-tutupi, karena masyarakat sudah semakin cerdan dan kritis,” kata Presiden.
Jokowi juga mengingatkan bahwa pada tahun 2018 mendatang keterbukaan informasi bukan hanya dalam satu lingkup negara saja akan tetapi sudan masuk dalam tahapan keterbukaan global.
“Kalau kita perhatikan informasi ini setiap detik terus berkembang, isunya juga macam-macam. Kalau sistem kita sudah benar, kita tidak akan takut untuk terbuka,” tambahnya.
Ditemui di Istana Negara sesaat setelah penetapan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015, Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan jika tahun ini BUMN yang dipimpinnya berada di peringkat delapan. Menurutnya, peringkat tersebut menunjukkan jika masih ada yang perlu ditingkatkan lagi di Pelindo III berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami nomor delapan dari total 139 BUMN yang ada di Indonesia. Artinya walaupun ada yang harus kami tingkatkan namun setidaknya peringkat tersebut sudah cukup baik,” kata Djarwo.
Lebih lanjut Djarwo menambahkan jika Pelindo III berusaha selalu tunduk terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Bagi Pelindo III, melaksanakan perintah Undang-undang menjadi suatu kewajiban melihat statusnya yang merupakan perusahaan milik negara.
“Keterbukaan informasi merupakan bagian dari komitmen perusahaan terkait dengan good corporate governance dan kami merupakan BUMN yang taat pada aturan,” tegas Djarwo.
Di Surabaya, Direktur Keuangan Pelindo III, U.Saefudin Noer, mengatakan penetapan Pelindo III sebagai 10 besar BUMN pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2015 akan mendorong tingkat kepercayaan investor yang menanamkan modalnya melalui global bond pada tahun 2014 lalu.
“Mereka akan semakin mantab terhadap keputusan mereka memberikan bond kepada Pelindo III. Ini buah dari prinsip transparansi yang selalu kami pegang, selain itu juga merupakan bagian dari upaya Pelindo III dalam menciptakan transparansi bagi global bond holders, dimana semua informasi dapat diakses pada laman web dan sebaginya, termasuk juga bagian dai memepertahankan rating yang terus dipantau tiga global rating agency yaitu Moody, S and P dan Fitcht,” ujarnya.
Sedangkan BUMN yang masuk dalam 10 besar hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 oleh Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut; PT Taspen, PT Bio Farma, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia, Perum Perhutani, PT INTI, PT Jasa Raharja, PT Pelindo III, PT BTN dan PT Adhi Karya.[rea/ted] Selasa, 15 Desember 2015 20:16:25
Reporter : Renni Susilawati
Sumber: beritajatim.com