BANYUMAS TIMUR, PERHUTANI (13/03/2026) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur menerima kunjungan kerja tim dari Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jatilawang pada Kamis (12/03). Kunjungan ini berkaitan dengan rencana penggunaan lahan Perhutani KPH Banyumas Timur guna rencana pembentukan Yonif TP di wilayah Kodim 0701/Banyumas.
Rombongan terdiri dari perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro Semarang, serta Komando Distrik Militer (Kodim) 0701/Banyumas. Kedatangan mereka disambut oleh jajaran BKPH Jatilawang di petak 18, 19, dan 20 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kaliputih.
Dalam pertemuan tersebut, Administratur KPH Banyumas Timur melalui Kepala BKPH Jatilawang, Pratikno, menjelaskan kondisi kawasan yang menjadi lokasi rencana peninjauan. Penjelasan meliputi status kawasan, fungsi hutan, serta gambaran umum kondisi lapangan. Informasi tersebut menjadi bahan awal bagi tim untuk memahami karakter wilayah yang akan dikaji.
“Perhutani pada prinsipnya mendukung proses koordinasi antarinstansi yang dilakukan secara terbuka. Namun, setiap rencana kegiatan di kawasan hutan perlu diawali dengan pemahaman yang jelas mengenai kondisi wilayah,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa Perhutani menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari proses koordinasi.
Setelah sesi pemaparan, rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau lokasi yang direncanakan. Di titik lokasi peninjauan, tim melakukan pengamatan singkat terhadap kondisi lahan. Mereka memperhatikan faktor akses jalan, kontur tanah, serta kemungkinan pengembangan fasilitas di masa mendatang.
Komandan Kodim (Dandim) 0701/Banyumas, Letkol Inf Edward Samosir, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan peninjauan awal untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama instansi terkait.
“Beberapa kondisi yang dibutuhkan seperti memenuhi aspek taktis dan strategis gelar satuan TNI AD, ada fasilitas sosial dan umum serta akses jalan, kemudian kondisi tanah yang relatif datar untuk meminimalisir hambatan saat proses Pembangunan,” jelasnya.
Bagi Perhutani, kegiatan seperti ini merupakan bagian dari proses koordinasi lintas sektor. Kawasan hutan sering bersinggungan dengan berbagai kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dinilai penting agar setiap rencana dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan diskusi singkat di lapangan. Beberapa catatan teknis juga dihimpun oleh tim sebagai bahan kajian lanjutan. Melalui kunjungan ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan batalyon dapat berjalan lebih jelas dan terarah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di kawasan hutan. (Kom-PHT/Byt/Mei)
Editor: Tri
Copyright © 2026