Perhutani Perhutani Banyuwangi Selatan Gelar Penanaman Pohon untuk Mitigasi Bencana Hidrometeorologi |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (10/02/2026) | Sebanyak 500 bibit tanaman rimba jenis mahoni dan jambu ditanam Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan sebagai upaya mitigasi risiko bencana hidrometeorologi sekaligus reboisasi zona penyangga abrasi pantai dan tsunami seluas 44,29 hektar pada petak 70p wilayah Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Pulomerah, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade, Selasa (10/2).

Penanaman dilaksanakan oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan bersama para pemangku kepentingan melalui kegiatan Sedekah Oksigen. Selain memperkuat fungsi lindung kawasan pesisir, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghijauan dan kelestarian hutan.

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Hadomojo, menyampaikan bahwa penanaman bersama ini menjadi bagian tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya agar tetap memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai mitigasi bencana hidrometeorologi, tetapi juga memperkuat sinergi dan kepedulian lingkungan antara Perhutani dan stakeholder,” ujarnya.

Melalui pola pengelolaan sosial, masyarakat desa hutan juga dapat memanfaatkan lahan dengan sistem tumpangsari seperti jagung, kedelai, dan padi. Skema ini mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Pesanggaran yang meliputi Camat, Komando Rayon Militer (Koramil), Kepolisian Sektor (Polsek), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 7 Lampon, Kelompok Tani Hutan (KTH), Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) IIKP Cabang Sukamade, PT BSI, serta masyarakat desa hutan dengan total peserta sekitar 100 orang.

Pemerintah Kecamatan Pesanggaran dan stakeholder terkait mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai strategis dalam menjaga kelestarian hutan, memperkuat fungsi pengatur tata air, pencegah banjir dan longsor, serta melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan tsunami. (Kom-PHT/Bws/Dik)