JEMBER, PERHUTANI (13/06/2020) | Guna menyamakan persepsi pelaksanaan program Perhutanan Sosial di lapangan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember mengadakan silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Silo Kabupaten Jember dan Pemerintahan Desa (Pemdes) Sumberjati yang bertempat di Wana Wisata Religi “Bhujuk Mellas” petak 50b Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sumberjati, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sempolan, Kamis (11/06).
Kegiatan tersebut diadakan untuk mencari titik temu pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial karena masih adanya perbedaan penafsiran terhadap implementasi Peraturan Menteri (Permen) nomor P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dalam pelaksanaannya di lapangan.
Silaturahmi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu. Salah satu hasil dari Rakor tersebut adalah menyamakan persepsi bagi semua pihak sampai ditingkat pelaksanaan di lapangan sehingga pemahaman tentang Perhutanan Sosial manjadi satu suara.
Administratur KPH Jember, Rukman Supriatna menjelaskan bahwa masih terdapat penafsiran yang berbeda tentang Perhutanan Sosial di tingkat tapak, khususnya permasalahan lahan. “Perhutanan Sosial bukan bagi-bagi lahan, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan manfaat lahan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dengan tidak berupaya untuk menguasai dan memiliki lahan kawasan hutan,” katanya.
Rukman menegaskan bahwa masyarakat tidak dibebani biaya sedikitpun dalam proses pengajuan Perhutanan Sosial kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga kita wajib menjaga kemurnian jiwa Perhutanan Sosial dari pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan tertentu.
Di tempat yang sama Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sempolan, AKP Suyanto pada silaturahmi tersebut menyampaikan bahwa sinergitas tiga pilar di Kecamatan Silo ini semakin kuat untuk mendukung program Perhutanan Sosial. “Kita sangat mendukung agar keberadaan sumberdaya hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keberadaan hutan dapat menjaga kestabilan ekosistem alam,” ujarnya.
Sementara Camat Silo, Nunung Agus A. dalam forum silaturahmi tersebut menyampaikan bahwa moment diskusi ini sangat baik untuk terus kita lakukan dalam rangka membangun sinergitas tiga pilar sehingga semua pihak dapat memahami apa yang menjadi program negara dalam mengelola sumberdaya hutan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kita harus waspada, jangan sampai proses implementasi pengelolaan hutan ini terkontaminasi dengan meningkatnya suhu politik,” tegasnya. (Kom-PHT/Jbr/Ags)
Editor : Ywn
Copyright©2020